<![CDATA[Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah berjalan selama satu setengah dekade. Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahunnya meningkat namun perekonomian daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Realitas selanjutnya yaitu ketimpangan pembangunan kabupaten/kota masih tinggi. Berdasarkan Indeks Williamson pada tahun 2013 sebesar 0,82 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 0,96 (mendekati 1). Hal ini sejalan dengan angka ketimpangan berdasarkan Indeks Theil dari tahun 2008 – 2015 dengan rata-rata nilai ketimpangan kabupaten / kota mencapai angka 0,96. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi dan menguji serta menganalisis pengaruh dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) serta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu (time series) 2008-2015, dan data silang populasi (cross section) pada 14 kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pooled Least Square. Model yang terpilih didalam penelitian ini yaitu Fixed Effect Model. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial DAU, DAK, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan DBH dan PE tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci : DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan (Indeks Theil)]]>
