<![CDATA[Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya. Â Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan dikarenakan mengacu pada Permendagri yang berbeda. Sehingga dalam penghitungannya, bantuan keuangan T.A. 2013 menggunakan ketentuan Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012, sedangkan T.A.2014 dan 2015 menggunakan ketentuan Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun hambatan internal dalam penghitungannya adalah DPC yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja BPK dalam megaudit laporan yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.]]>
