Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Domus Legalis Cogitatio
Amri, Prima
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA Amri, Prima; Susilawati, Marietta D.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.392 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.242

Abstract

ABSTRAKPedoman UNGCP (United Nations Guidelines for Consumer Protection) merupakan kerangka kerja bagi negara anggota PBB untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen yakni adanya konsumsi berkelanjutan yang mengharuskan negara anggota menyediakan kebijakan yang mendukung pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen; Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat merupakan serangkaian kebijakan mengenai konsumsi berkelanjutan dalam kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menganalisis serangkaian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan tersebut dengan konsep konsumsi berkelanjutan, dan merumuskan pembaharuan dalam hukum perlindungan konsumen yang menyangkut dimensi etis dari perilaku konsumsi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah menjadi sarana dalam perubahan pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan merupakan kebijakan yang tepat. Hukum perlindungan konsumen harus menjadi instrumen hukum konsumsi berkelanjutan menyangkut aspek kewajiban ketersediaan informasi label dan harga produk ramah lingkungan harus terus disosialisasikan sehingga menimbulkan kesadaran etis bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan.Kata kunci: konsumsi berkelanjutan; kantong belanja; hukum perlindungan konsumen. ABSTRACTUNCGP is a framework for UN member states to carry out consumer protection. An important aspect of consumer protection is the existence of sustainable consumption which requires member countries to provide policies that support patterns of sustainable consumption behavior. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management; Regulation of the Minister of Environment Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers; Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018 concerning Limitations on Single-Use Waste Generation; Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 142 of 2019 concerning Obligations to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets is a series of policies regarding sustainable consumption in the policy of using environmentally friendly shopping bags to reduce the use of non-environmentally friendly plastic shopping bags. This research uses normative methods with regulatory and conceptual approach, analyzes a series of laws and regulations related to this policy with the concept of sustainable consumption and formulates reforms in consumer protection law concerning the ethical dimension of sustainable consumption behavior. This study results that the regulations of the central government and local governments regarding the use of eco-friendly shopping bags effectively change patterns of consumer behavior. The consumer protection law must become a legal instrument for sustainable consumption concerning aspects of the obligation to provide information on labels and prices for environmentally friendly products which must be continuously socialized to raise ethical awareness for consumers to buy and use environmentally friendly products.Keywords: sustainable consumption; shopping bags; consumer protection law.
THE URGENCY OF REGULATING THE MISUSE OF PERSONAL DATA POSSESSION BY E-COMMERCE FROM THE PERSPECTIVE OF COMPETITION LAW Amri, Prima
Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 (2024): Domus Legalis Cogitatio Vol 1 No 1 April 2024
Publisher : Faculty of Law Atma Jaya Yogyakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/dlc.v1i1.7589

Abstract

The era of the digital economy has increased global trade transactions, giving rise to e-commerce companies that utilize the internet, websites, and applications to carry out trading activities in goods and services. This transformation has led to a change in viewing personal data as a commodity, so that e-commerce practices often take possession of personal data. Departing from this background, this study analyzes how the existing business competition law provisions anticipate the mastery of private data by e-commerce. This study uses a normative juridical method, with a legal-statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that mastery of personal data is indeed permitted in the Personal Data Protection Law, but it is necessary to pay attention to its impact on e-commerce business competition in Indonesia. The practice of controlling personal data has the potential to be misused and can result in monopolistic practices and/or unfair business competition. Current business competition legal instruments and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) are still limited in conducting investigations related to the practice of mastery of personal data by e-commerce which involves market advertising, definition of the e-commerce market, measuring market power, and reviewing mergers. It is necessary to formulate separate regulations regarding the prohibition of controlling personal data which can result in monopolistic practices and/or unfair business competition, both in the revision of the Business Competition Law and other related regulations.
IMPLEMENTASI KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA Amri, Prima; Susilawati, Marietta D.
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.242

Abstract

ABSTRAKPedoman UNGCP (United Nations Guidelines for Consumer Protection) merupakan kerangka kerja bagi negara anggota PBB untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dari perlindungan konsumen yakni adanya konsumsi berkelanjutan yang mengharuskan negara anggota menyediakan kebijakan yang mendukung pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen; Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai; Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat merupakan serangkaian kebijakan mengenai konsumsi berkelanjutan dalam kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menganalisis serangkaian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan tersebut dengan konsep konsumsi berkelanjutan, dan merumuskan pembaharuan dalam hukum perlindungan konsumen yang menyangkut dimensi etis dari perilaku konsumsi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah menjadi sarana dalam perubahan pola perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan merupakan kebijakan yang tepat. Hukum perlindungan konsumen harus menjadi instrumen hukum konsumsi berkelanjutan menyangkut aspek kewajiban ketersediaan informasi label dan harga produk ramah lingkungan harus terus disosialisasikan sehingga menimbulkan kesadaran etis bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan.Kata kunci: konsumsi berkelanjutan; kantong belanja; hukum perlindungan konsumen. ABSTRACTUNCGP is a framework for UN member states to carry out consumer protection. An important aspect of consumer protection is the existence of sustainable consumption which requires member countries to provide policies that support patterns of sustainable consumption behavior. Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management; Regulation of the Minister of Environment Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers; Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018 concerning Limitations on Single-Use Waste Generation; Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 142 of 2019 concerning Obligations to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and People's Markets is a series of policies regarding sustainable consumption in the policy of using environmentally friendly shopping bags to reduce the use of non-environmentally friendly plastic shopping bags. This research uses normative methods with regulatory and conceptual approach, analyzes a series of laws and regulations related to this policy with the concept of sustainable consumption and formulates reforms in consumer protection law concerning the ethical dimension of sustainable consumption behavior. This study results that the regulations of the central government and local governments regarding the use of eco-friendly shopping bags effectively change patterns of consumer behavior. The consumer protection law must become a legal instrument for sustainable consumption concerning aspects of the obligation to provide information on labels and prices for environmentally friendly products which must be continuously socialized to raise ethical awareness for consumers to buy and use environmentally friendly products.Keywords: sustainable consumption; shopping bags; consumer protection law.
URGENSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA Amri, Prima
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.142-152

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran rancangan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam menanggulangi terorisme yang berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tugas TNI merupakan amanat Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menganalisis kemampuan perpres menjamin sinergitas TNI dan Polri, sehingga tidak berimplikasi pada dominasi pendekatan war mode. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan bahan primer peraturan perundang-undangan. Rancangan perpres masih memuat berbagai kekurangan meliputi definisi yang jelas tentang operasi militer selain perang, sumber pendanaan yang seharusnya hanya dari APBN dan pemberian fungsi yang luas serta akuntabilitas. Menurut Igor Primoratz, rancangan perpres pelibatan militer semestinya tidak memuat potensi penggunaan ancaman penggunaan kekerasan yang mengarah pada state terrorism yang secara moral lebih buruk.
Co-Authors Susilawati, Marietta D.