Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal AL-AHKAM El-kahfi : Journal of Islamic economics JOSEE : Journal of College Student's Intellectual Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Afif, Rifqul
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Potensi Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. M. A Hanafiyah SM Batusangkar dengan Menggunakan Analisis SWOT Afif, Rifqul
Jurnal AL-AHKAM Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v10i2.1860

Abstract

This study aims to determine the potential development of Islamic civil servant cooperatives in RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah BC Batusangkar using SWOT analysis. The analysis phase used is: using the EFAS and IAS matrices, the SWOT / TOWS matrix, the SPACE matrix, the IE matrix and the decision making stage using the QSPM matrix. Based on the results of the stages of analysis, it can be concluded: Potential development of the Sharia Supervisory Cooperative at RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah BC Batusangkar using SWOT analysis. The results of the SWOT analysis are 9 alternative strategies, as fol- lows: 1) Increasing business unit capital, especially savings and loans busi- ness, 2) Utilizing business legality to establish cooperation in connection with Law 20 of 2008 concerning MSMEs, 3) Increasing cooperation with govern- ment and private sector, 4) Hold training in accordance with needs, 5) Always coordinate with Supervisors, Managers, and employees, 6) Perform updates in terms of business units and services to be superior to competitors, 7) Improve performance of Supervisors, Managers, and Employees for the next step re- garding progress and decline of cooperatives, 8) Increasing the quality of HR capabilities regarding sharia contracts, and 9) Utilization of technology for bookkeeping and others. The selection of alternative strategies with the QSPM method shows the alternative strategies that are of interest to the respondents. The alternative strategy with the highest TAS value is a strategy that needs to be implemented in advance by the Sharia State Supervisory Cooperative of RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah BC Batusangkar. The results from table 4.10 show that the highest TAS value is improving the performance of Supervisors, Managers, and Employees for the next step regarding the progress and decline of cooperatives
Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penggunaan Label Halal Bagi Pedagang Meili Mahera, Rofiqo; Octaviani, Rizda; Afif, Rifqul
JOSEE : Jurnal Intelektual Mahasiswa Vol 1 No 01 (2023): Journal Of Islamics Economics
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitan. Adapun lokasi penelitian bertempatan di kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemerintah sudah melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang dipasar kuliner padang panjang serta memenyediakan pendamping pph bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sartifikat halal bagi produk nya. Upaya yang digunakan pemerintah dalam meningkat kan kesadaran penggunaan label halal bagi pedagang yaitu dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi, pelatihan serta menggratiskan pengurusan sartifikat halal bagi pedagang padang panjang mulai dari 2023 sampai dengan oktober 2024. Tidak luput pula dari perhatian pemerintah untuk menggunakan banner dan media sosial yang banyak di manfaatkan saat ini seperti instagram dan sebagainya untuk menyebar informasi mengenai sosialisasi sartifikat halal. Pemerintah juga menegas kan bagi pelaku usaha mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian agama pusat tentang 3 kategori produk yang harus memiliki sartifikat halal mulai 17 oktober 2024. Kesadaran pelaku usaha terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Padang Panjang sudah terlihat dengan ada nya beberapa pelaku usaha mulai menyiapkan syarat NIB dan mendaftarkannya, karena NIB adalah salah satu syarat pengurusan sartifikat halal.
Jua Basambuik Pohon Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam Afif, Rifqul; Yunimar
El-kahfi | Jurnal Ekonomi Islam Vol 3 No 01 (2022): Journal of Islamics Economics
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58958/elkahfi.v3i01.116

Abstract

This research is a qualitative research, after the data is collected, the data is processed and analyzed by re-examining the data obtained in each question according to the problem being studied, describing what is obtained from the research results, and conclusions that conclude the data to answer each of the overall problems. researched. Based on the results of the analysis obtained, it was concluded that the implementation of coconut tree basambuik in Nagari Gunung Padang Alai was canceled because the pillars and conditions of ijarah were not fulfilled. The pillars and conditions that are not fulfilled are: first, the benefits that are the object of the ijarah must be fully known so that there will be no disputes in the future, both in terms of the type, nature and conditions of the goods to be rented or the work to be carried out. Second, sighat in the contract is very important because it is from the clarity of sighat that it becomes an understanding of the implementation of the ijarah, because sighat is a form of agreement from both parties to carry out the ijarah. Meanwhile, in the implementation of sighat coconut tree basambuik carried out by land owners and tenants it is not clear, the existence of gharar, namely uncertainty about the consequences of a case/transaction or, ambiguity between good and bad.
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 4 TAHUN 2000 Octaviani, Rizda; Afif, Rifqul; Prawira, Adi; Umam, Choirul
Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/muamalatuna.v5i2.1411

Abstract

Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai sikek Berdasarkan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2000.Skripsi. Tanah Datar : STES Manna Wa Salwa, 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta kesusaian pengelolaan pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa MUI No. 04 tahun 2000. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (interview) dengan pihak bank dan nasabah bank serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat di simpulkan bahwa Skema pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ini selalu menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Dimana pihak BPRS memberikan uang kepada nasabah untuk mewakilii BPRS membeli barang yang menjadi objek pembiayaan muhabarah. Proses pembiayaan muhabarah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah sesuai dengan FATWA DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan Murabahah Di BPRS Haji Msikin Pandai Sikek yaitu: pertama nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak BPRS, Ke-dua pihak BPRS menjelaskan prosedur dan persyaratan pembiayaan , ke-tiga pihak BPRS akan mengecek kelengkapan berkas dan melakukan survei lapangan, ke-empat pihak BPRS dan nasabah melakukan negosiasi dan akad perjanjian serta penyertaan jaminan, ke-lima pihak BPRS akan melakukan pembelian barang, ke-enam pihak BPRS memberikan buku tabungan angsuran yang harus di bayar nasabah sesuai kesepakatan.
Co-Authors Choirul Umam, Choirul Meili Mahera, Rofiqo OCTAVIANI, RIZDA Prawira, Adi Yunimar