Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PETANI Syah, Danial
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v1i3.10

Abstract

Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil  pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian lapangan. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang. Alasan masyarakat melakukan bagi hasil pertanian tersebut adalah antara pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan intinya adalah sama atau mereka saling membutuhkan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa Sistem perjanjian bagi hasil pertanian antara petani dengan pemilik tanah di desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang bahwa memang benar paroan tanaman karet ini dapat mengentaskan kemiskinan secara individu, tetapi secara perlahan-lahan akan dapat pula mengentaskan kemiskinan secara umum, dengan kata lain perlahan-perlahan perekonomian masyarakat tersebut menuju kea rah tingkat kehidupan yang semakin baik.  Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa antara petani dengan pemilik tanah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat atau dengan kata lain perselisihan tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar dalam hubungan antara pihak petani dengan pemilik tanah untuk mencegah terjadinya perselisihan maka para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam membuat perjanjian bagi hasil petanian dibuat dihadapan atau diketahui pihak yang mewakili kepentingan semua pihak sehingga terhindar penindasan antara pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memperniagakan Satwa Dilindungi Undang-Undang Di Dalam Daerah Pabean (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) Kurniawan, Indra; Syah, Danial; Akhyar, Adil
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i1.9691

Abstract

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Syarifuddin, Syarifuddin; Syah, Danial; Saragih, Novi Yanti
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i1.9831

Abstract

Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (Force Majeur) Pada Perjanjian Konstruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020) Syahputra, Andrian Eka; Harahap, Nurasiah; Syah, Danial
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8603

Abstract

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 32/PDT.G/2020/PN.BJB) Verandy, Muhammad Daffa; Syah, Danial; Rosalina, Maria
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i3.10066

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Daulay, Amrun Helmy; Syah, Danial; Dany, Bina Era
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i3.10067

Abstract

Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dari Praktik Diskriminatif di Perlis Malaysia (Protection Of The Rights of Indonesian Migrant Workers Againts Discriminatory Practices in Perlis Malaysia) Syah, Danial; Putra, Panca Sarjana; Fachyuzar, Muhammad Zhuhri
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i2.11424

Abstract

Relevance of the Value of Legal Certainty in the Appointment of Islamic Law Graduates as Notaries Lingga, Firdo; Syah, Danial; Harahap, Herlina Hanum
JURNAL AKTA Vol 8, No 3 (2021): September 2021
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v8i3.18056

Abstract

Sumiritas in the explanation of Article of Act No. 2 of 2014 on the Notary Department has resulted in uncertainty about the position of the Master of Islamic Law/Syariah as a Notary. This paper aims to analyze and dissect the issue of the appointment of graduates of Islamic law scholars as notaries. The research method in this writing is normative juridical. Sumiritas Article 3 of Act No. 2 of 2014 on the Notary Position has resulted in uncertainty for the status of a Master of Syariah Law as a Notary. This clearly results in uselessness for the Bachelor of Syariah Law in terms of the application of expertise and knowledge of Syariah law.
Legal Implications of Bilateral Investment Treaties (BITs) on Foreign Investment in Indonesia Syah, Danial; Uribe, Martin
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18912845

Abstract

This study examines the implications of Bilateral Investment Treaties (BITs) on the dynamics of foreign investment in Indonesia, focusing on how treaty provisions, investor–state dispute settlement (ISDS) mechanisms, and regulatory reforms shape the country’s investment climate. As Indonesia has undergone significant treaty termination, renegotiation, and policy restructuring particularly after high-profile arbitration cases such as Churchill Mining and Newmont—there is a growing need to assess the evolving balance between investor protection and national regulatory autonomy. Using a qualitative descriptive approach supported by doctrinal legal analysis, this research reviews international treaty frameworks, national investment legislation, and relevant dispute cases to capture the interaction between international obligations and domestic policy space. The findings indicate that while BITs historically contributed to enhancing Indonesia’s investment attractiveness, concerns about excessive investor privileges, limitations on regulatory authority, and financial risks from arbitration claims have driven Indonesia to reformulate its investment treaty policy. The analysis also shows that the new generation of treaties emphasizes sustainable development, clearer definitions, and stronger state rights to regulate. This study contributes to academic discourse by providing a comprehensive assessment of Indonesia’s shifting investment treaty landscape and offers policy implications for designing more balanced, transparent, and development-oriented international investment agreements.