Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah
Syah, Danial
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PETANI Syah, Danial
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 1 No. 3 (2019): Edisi bulan September 2019
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.10101/metadata.v1i3.10

Abstract

Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil  pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian lapangan. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Pelaksanaan bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang. Alasan masyarakat melakukan bagi hasil pertanian tersebut adalah antara pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan intinya adalah sama atau mereka saling membutuhkan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa Sistem perjanjian bagi hasil pertanian antara petani dengan pemilik tanah di desa Dalu X Kabupaten Deli Serdang bahwa memang benar paroan tanaman karet ini dapat mengentaskan kemiskinan secara individu, tetapi secara perlahan-lahan akan dapat pula mengentaskan kemiskinan secara umum, dengan kata lain perlahan-perlahan perekonomian masyarakat tersebut menuju kea rah tingkat kehidupan yang semakin baik.  Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa antara petani dengan pemilik tanah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat atau dengan kata lain perselisihan tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar dalam hubungan antara pihak petani dengan pemilik tanah untuk mencegah terjadinya perselisihan maka para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam membuat perjanjian bagi hasil petanian dibuat dihadapan atau diketahui pihak yang mewakili kepentingan semua pihak sehingga terhindar penindasan antara pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memperniagakan Satwa Dilindungi Undang-Undang Di Dalam Daerah Pabean (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) Kurniawan, Indra; Syah, Danial; Akhyar, Adil
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i1.9691

Abstract

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Syarifuddin, Syarifuddin; Syah, Danial; Saragih, Novi Yanti
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i1.9831

Abstract

Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (Force Majeur) Pada Perjanjian Konstruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020) Syahputra, Andrian Eka; Harahap, Nurasiah; Syah, Danial
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8603

Abstract

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 32/PDT.G/2020/PN.BJB) Verandy, Muhammad Daffa; Syah, Danial; Rosalina, Maria
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i3.10066

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Daulay, Amrun Helmy; Syah, Danial; Dany, Bina Era
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i3.10067

Abstract

Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dari Praktik Diskriminatif di Perlis Malaysia (Protection Of The Rights of Indonesian Migrant Workers Againts Discriminatory Practices in Perlis Malaysia) Syah, Danial; Putra, Panca Sarjana; Fachyuzar, Muhammad Zhuhri
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i2.11424

Abstract

Legal Analysis of the Position of Exoneration Clause in the Contract Legal System in Indonesia Syah, Danial
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3352

Abstract

The development of social life and human interaction methods results in changes in the nature of laws. The forms of agreements or contracts in the early stages of human life were characterized by strong emotional ties. Written contracts were merely created as a reminder of their previous contractual relationships, not necessarily to bind parties to an agreement. However, as society's interactions expanded to reach the external world beyond their domicile, humans began to consider how to engage in contracts without being disadvantaged, especially by parties providing facilities, such as financing or other services, who held greater bargaining power than others. This led to the creation of pre-prepared contract documents without the consent of the other party, which is known as the "exoneration clause." According to the law, the existence of standard contracts containing an exoneration clause may render the agreement void if it fails to meet the requirements of a valid agreement, unless the contents of the contract are explained beforehand and the second party accepts the presence of the contract. The inclusion of an exoneration clause in a standard contract, as seen from the conditions for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code, may lead to the nullification of the agreement due to a lack of mutual consent caused by one party's exploitation of the other party's situation in determining the contract's content. Meanwhile, from the perspective of Consumer Protection Law Number 8 of 1999, standard contracts containing an exoneration clause (liability waiver) are legally void.
Relevance of the Value of Legal Certainty in the Appointment of Islamic Law Graduates as Notaries Lingga, Firdo; Syah, Danial; Harahap, Herlina Hanum
JURNAL AKTA Vol 8, No 3 (2021): September 2021
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v8i3.18056

Abstract

Sumiritas in the explanation of Article of Act No. 2 of 2014 on the Notary Department has resulted in uncertainty about the position of the Master of Islamic Law/Syariah as a Notary. This paper aims to analyze and dissect the issue of the appointment of graduates of Islamic law scholars as notaries. The research method in this writing is normative juridical. Sumiritas Article 3 of Act No. 2 of 2014 on the Notary Position has resulted in uncertainty for the status of a Master of Syariah Law as a Notary. This clearly results in uselessness for the Bachelor of Syariah Law in terms of the application of expertise and knowledge of Syariah law.
Co-Authors Adil Akhyar Dany, Bina Era Daulay, Amrun Helmy Fachyuzar, Muhammad Zhuhri Harahap, Nurasiah Herlina Hanum Harahap Indra Kurniawan Lingga, Firdo Putra, Panca Sarjana Rosalina, Maria Saragih, Novi Yanti Syahputra, Andrian Eka Syarifuddin Syarifuddin Verandy, Muhammad Daffa