Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Muradi Muradi
Program Pascasarjana, Ilmu Politik-FISIP, UNPAD
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MODEL PENDANAAN INDUSTRI PERTAHANAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA Muradi, Muradi
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.944 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v5i2.365

Abstract

Pengelolaan industri strategis dan pertahanan di beberapa negara hampir selalu dihadapkan dengan tiga isu utama, yaitu: pertama, pengembangan teknologi pertahanan yang mengandalkan dua skema, memperkuat penelitian dan pengembangan industri pertahanan, dan melalui skema offset dan transfer teknologi. Kedua, anggaran industri pertahanan dengan berbagai model pendanaan, dan masalah ketiga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari industri pertahanan. Ketiganya saling berkaitan dalam mendukung kebutuhan Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di suatu negara atau untuk ekspor. Artikel ini akan membahas dua hal: pertama, masalah pengembangan sumber daya manusia dan industri pertahanan kedua, pertahanan Model pembiayaan industri akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari industri pertahanan. Makalah ini juga berpendapat bahwa korelasi antara pilihan model pembiayaan industri pertahanan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sektor pertahanan suatu negara. Kata Kunci: industri pertahanan, sumber daya manusia  pertahanan, pembiayaan pertahanan, teknologi pertahanan, alutsista
PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015 Tota Pasaribu; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Muradi Muradi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.179 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i2.17086

Abstract

Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan. 
Co-Authors R. Widya Setiabudi Sumadinata Tota Pasaribu