Siswanto, Ovina Viviani Bambang
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kekuatan Hukum Akta Otentik Yang Distempel Tanda Tangan Siswanto, Ovina Viviani Bambang
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 3 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam praktik, beberapa Notaris memiliki stempel tanda tangan untuk mempermudah proses penandatanganan surat-surat. Apabila suatu akta otentik distempel tanda tangan, kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna akan dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis menelaah dan memahami asas-asas yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu asas praduga sah atau presumption iustae causa. Pendekatan lain yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan penulis sebagai pedoman untuk membuat argumentasi hukum terhadap isu hukum yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum dari akta otentik yang distempel tanda tangan. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan stempel tanda tangan pada akta otentik akan menyebabkan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna hilang. Kata Kunci: Notaris, akta otentik, keabsahan tanda tangan.
Tindakan Pengamanan Atas Impor Ubin Keramik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 Siswanto, Ovina Viviani Bambang; Dewanto, Wisnu Aryo
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 2 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Prinsip Most Favoured Nation (MFN) merupakan prinsip sentral dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994). Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam GATT 1994. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Dalam hasil penyelidikan tersebut terbukti telah terjadi lonjakan impor dan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Penerapan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tidak sejalan dengan prinsip MFN namun GATT 1994 mengakui beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bea masuk tindakan pengamanan yang dikeluarkan oeh Pemerintah Indonesia konsisten dengan GATT 1994. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan-peraturan hukum, yaitu dengan meninjau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Ubin Keramik dengan GATT 1994. Kata kunci: Tindakan Pengamanan; Most Favoured Nation; Kebijakan Pemerintah Indonesia