Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
Aini, Aldila Arin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pragmatic Politeness in the Local Election: An Analysis of the Defeat of Agus-Silvy in 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Elections Aini, Aldila Arin; Sumarlam, Sumarlam; Purnanto, Dwi
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 4, No 1 (2019): Problems and Prospects after 20 Years Reform
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v4i1.14574

Abstract

This research aims to analyze factors caused Agus-Sylvi’s losing in 2017 DKI Jakarta gubernatorial election. This research analyzes Agus-Sylvi’s losing not only from politic sides, but also from pragmatics’ politeness. Pragmatic politeness in this research is according to Brown and Levinson’s theory (1987) which is based on the speakers and hearers’ faces. In collecting the data, the reseacher chooses considerably free method and note taking technique. Pragmatic based approach and contextual method are used to analyze the data. From all the data, the researcher had found 83 forms of politeness strategies which showed the form of politeness strategy used by Agus-Sylvi. Those politeness strategies are positive, negative, bald-off record, and across politeness strategies. The use of the most positive politeness strategy, offer and promise, revealed the way of Agus-Sylvi got lost in 2017 governor election of DKI Jakarta. It means that it is not good to use positive politeness too much because the hearers will judge the speakers as a person who loves to boast. The lack of negative politeness and bald-off politeness also revealed that Agus-Sylvi did not respect other participants of Jakarta’s2017 governor election. The non-dominant across politeness strategy proved that Agus-Sylvi could not compete in confessing their meaning pragmatically. 
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Aini, Aldila Arin; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima muncul sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masih adanya permasalahan mengenai PKL terutama yang menyangkut ketertiban dan gangguan pada fasilitas umum menyebabkan perlunya implementasi kebijakan yang baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk menilai bagaimana keberhasilan tujuan Perda ini maka perlu dilakukan sebuah evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman dan Davis yang memuat indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator hasil (output), dan indikator dampak (outcomes). Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari indikator Bridgman dan Davis ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari Perda sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari lingkungan Kota Semarang yang lebih tertata, PKL yang lebih berdaya, serta pemanfaatan SDM dengan baik. Peneliti berhasil memberikan temuan bahwa dari 4 indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis hanya bagian SDM yang dinilai masih kurang. Meskipun secara keseluruhan kebijakan ini berhasil, namun terdapat bebrapa kekurangan yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di instansi pelaksana kebijakan, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada PKL sehingga masih terjadi kesalahan komunikasi antara PKL dan Dinas Perdagangaan. Yang terakhir adalah perlunya ketegasan aparat terutama Satpol PP untuk menindak beberapa pihak-pihak nakal yang masih menyalahgunakan aturan yang termuat dalam Perda
Co-Authors -, Yuwanto - Dwi Purnanto, Dwi Sumarlam Sumarlam, Sumarlam