Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Dharmawan, Ananda Fersa
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELINDUNGAN HUKUM MEREK PADA DEEP LINKING DI INDONESIA Dharmawan, Ananda Fersa
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.7903

Abstract

Permasalahan seputar praktik deep linking sebagai pelanggaran merek menunjukkan transformasi baru dalam bentuk perbuatan pelanggaran merek secara digital. Pelindungan hukum terhadap bentuk baru pelanggaran merek secara digital sangat diperlukan dalam rangka melindungi merek sebagai hak kekayaan intelektual di era TIK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang terkait dengan deep linking dan merek. Dari kesimpulan yang didapat melalui analisis dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa teori dan asas hukum yang digunakan dalam melandasi pembentukan hukum pelindungan merek dari deep linking sebagai pelanggaran merek dalam internet antara lain adalah teori pelindungan merek di era TIKteori hukum pembangunan dan teori analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Asas yang dapat mendasari hukum pelindungan merek dari deep linking antara lain asas Droit de Suite dan asas Itikad Baik. Sebagai dasar hukum gugatan perdata dan penuntutan pidana atas deep linking terhadap merek sekarang ini maka dapat digunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur tentang deep linking.
PENGUATAN PELINDUNGAN HAK PERBAIKAN (RECTIFIACTION) SUBJEK DATA PRIVASI PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 Dharmawan, Ananda Fersa; Dahni, Ataraxia Huqimo
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1525

Abstract

Penelitian ini berupaya menunjukkan pertentangan dan ketidakserasian norma antara rumusan regulasi hak rektifikasi atau perbaikan data di dalam susunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Di lain sisi, regulasi hak rektifikasi data privasi juga diatur dalam Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Indonesia dengan arah regulasi yang sedikit berbeda dengan regulasi di bidang yang sama pada umumnya. Guna menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap permasalahan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan pertentangan norma dan ketidakserasian antar norma regulasi yang tersebar di lebih dari satu produk hukum yang mengaturnya.
Co-Authors Dahni, Ataraxia Huqimo