<![CDATA[Pajak kendaraan bermotor merupakan salah pajak provinsi yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor Gubenur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk kendaraan bermotor atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kebijakan pemutihan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dengan data penerimaan pajak kendaraan bermotor periode tahun 2014 dan2015. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah dan analisis uji beda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif menurut Mahmudi (2010) karena melebihi100% yaitu 102,83 pada tahun 2014 dan 102,95% pada tahun 2015. Analisis uji beda yang dilakukan peneliti terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bemotor, Kebijakan Pemutihan, Tunggakan Pajak Kendaraan bermotor, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.]]>
