<![CDATA[Abstract: Accountability on Government Procurement of Goods And Services through E-Procurement System (Studies in LPSE Kabupaten Kediri). This study begining from administrative accountability and proffesional accountability on government procurement goods and sevices trought e-procurement system. Based from Inpres No.01 of 2013 about act againts corruption have to do goods and services procurement used electronic system for 100% procurement on minitry and local governmant. For example is LPSE Kabupaten Kediri whom practiced e-procurement system since 2011 and the result is administrative accountability and proffesional accountability are not maximally applied yet because we can be found inhibitors factor, there is no direct meeting between admin and partners, limit network capacity, and employee who expert IT. Â Keywords: proffesional accountability, administrative accountability, E-Procurement, LPSE Abstrak: Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri). Penelitian ini berawal dari pentingnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik (e-procurement). Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik (E-Procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri yang sudah menerapkan sistem e-procurement sejak 2011 dan hasilnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional LPSE Kabupaten Kediri belum sepenuhnya akuntabel karena masih ditemukan faktor penghambat yaitu tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan, kapasitas jaringan yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT. Â Kata kunci : akuntabilitas profesional, akuntabilitas administratif, E-Procurement, LPSE]]>
