Iskandar, Nimas Capisa
Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH PENINGKATAN PELAYANAN, PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA) Iskandar, Nimas Capisa
Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi S-1 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.805 KB)

Abstract

One of the government's efforts to reform the tax, which is passed a law that PER-12/PJ/2014. This regulation governs the revocation status of a Small Business Taxable Person registered with a turnover <Rp 4,800,000,000.00 but not active in reporting the Notice Period Value Added Tax. This regulation aims to improve services, administrative discipline and supervision, particularly in the sector of the Value Added Tax. Service Improvement has done so Entrepreneur Taxable feel easy and comfortable in reporting tax. Controlling the administration has done to improve the administrative system of Value Added Tax. The importance of monitoring has done to obedient taxpayer in reporting and paying the tax. This kind of research is an explanatory quantitative research, the questionnaire data.This research was conducted on STO North Malang. The population in this study is taxable entrepreneur Registered on STO North Malang totaling 953 with sample of 91 respondents. Based on the test results in partial improvement of services, administrative enforcement and compliance monitoring significant effect on taxable businesses.Simultaneously test results showed that the increase in service, controlling the administration and supervision of compliance significantly affect taxable entrepreneur. Keywords: improving services, administrative enforcement, surveillance, compliance, employers taxable   ABSTRACT Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi pajak, yaitu mengeluarkan peraturan PER-12/PJ/2014. Peraturan ini mengatur tentang pencabutan status Pengusaha Kecil Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan omzet < Rp 4.800.000.000,00 tetapi tidak aktif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, menertibkan administrasi dan pengawasan, khususnya di sektor Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan Pelayanan dilakukan agar Pengusaha Kena Pajak merasa mudah dan nyaman dalam melaporkan pajaknya. Penertiban administrasi dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Pentingnya pengawasan dilakukan adalah agar Wajib Pajak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatif, dengan data kuisioner. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Malang Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang berjumlah 953 dengan sampel sebanyak 91 responden. Berdasarkan hasil uji secara parsial variabel peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Kata Kunci : peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, kepatuhan , pengusaha kena pajak.