Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Smart Hukum (JSH)
Prisilia Eka Trisna, Putu Diana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Prisilia Eka Trisna, Putu Diana; Artha Windari, Ratna; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, (2) mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang mempergunakan data primer dam data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data mempergunakan studi kepustakaan, obeservasi dan wawancara. Sehingga data dari penelitian ini diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan hasil penelitian yaitu (1) Terdapat tiga Pasal yang diuraikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian pada Pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleleng yaitu Peraturan dan prosedur dari Disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) cukup menyertakan bukti perkawinan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul sebagai kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sarana dan fasilitas, dan Sumber Daya Manusia, Faktor Eksternal antara lain kurangnya syarat-syarat pemohon yang harus dilengkapi, dan Masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan prosedur regulasi dokumen kependudukan.
Transformation of Inheritance Rights in Balinese Customary Land Prisilia Eka Trisna, Putu Diana; I Nyoman Sujana; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1855

Abstract

This study examines the transformation of inheritance rights in Balinese customary land within the context of customary and national legal systems. The research addresses legal issues arising from changes in customary membership, which may alter or terminate inheritance rights over communal land. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the interaction between customary norms and national agrarian law. The findings reveal that inheritance rights over customary land are inherently linked to social-religious obligations and active membership within the customary community, resulting in the transformation or loss of such rights when these obligations are no longer fulfilled. Furthermore, the study identifies a normative tension between the communal character of customary law and the individualistic principles of national inheritance law, leading to legal uncertainty. The novelty of this research lies in its integrative analysis of inheritance transformation through the lens of legal pluralism, emphasizing the need for harmonization between legal systems. The study concludes that clearer legal recognition and contextual legal approaches are necessary to ensure certainty and substantive justice in customary inheritance disputes. Future research is recommended to explore empirical perspectives and judicial practices in resolving similar disputes.
Co-Authors I Nyoman Sujana Ni Ketut Sari Adnyani Putu Ayu Sriasih Wesna Ratna Artha Windari