Sri Asih Roza Nova
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING: THE IMPACTS AND POLICY FOR ITS COMPLETION IN COASTAL WEST OF SUMATERA Nova, Sri Asih Roza
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.092 KB)

Abstract

For coastal States, IUU fishing is a classic problem. This issue has become a thorn in the flesh, despite being attempted various ways to overcome them, but until now it still has been resolved yet. IUU fishing action can cause many problems, such as increasing poverty of coastal communities, making bankruptcy of fisheries industry, damaging ecosystems and fish habitat in the ocean, disrupting stability of security coastal countries, damaging of diplomatic relations between the coastal States and so on. To that end, this article tries to analyze more deeply about IUU fishing and it’ problems in Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DARI TINDAKAN MISAPPROPRIATION Sri Asih Roza Nova
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.295

Abstract

Budaya hidup masyarakat negara berkembang yang sifatnya komunal sangat mempengaruhi status kepemilikan kekayaan intelektual yang tertuang dalam pengetahuan tradisional. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tradisional, tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindunginya, karena masyarakat tersebut menganggap pengetahuan tradisional merupakan milik bersama dan memberikan pengetahuan itu merupakan suatu kebajikan. Dilain pihak, negara-negara maju yang dimayoritasi oleh negara-negara barat mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme yang mewujudkan gagasan untuk melindungi hak-hak milik individual, khususnya perlindungan terhadap property, baik intellectual property maupun modal. Negara-negara ini menganggap bahwa pengetahuan obat-obatan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait merupakan public domain, sehingga siapa saja (individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri. Pertemuan kedua filsafat hidup yang berbeda serta berbeda dalam memandang konsep etika dan hukum yang menyangkut pemilikan atas kekayaan (property), termasuk kekayaan intelektual dalam pergaulan masyarakat internasional antara negara-negara maju dengan negara berkembang ini menimbulkan konflik kepentingan. Negara-negara maju merasa tidak melakukan kesalahan yang dianggap misappropriation oleh negara-negara berkembang karena mereka menganggap tidak melanggar hak-hak orang lain. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menyadari bahwa pengetahuan tradisional sangat membutuhkan perlindungan HKI, oleh karena itu, pengetahuan tradisional dilindungi oleh hak cipta. Pengetahuan tradisional dianggap merupakan bagian dari folklore, akan tetapi perlindungan ini tidak bisa berjalan dengan efektif seperti adanya dua pasal (pasal 10 dengan pasal 1 UU Hak Cipta), dan faktor-faktor lainnya. Selain daripada itu, pemerintah Indonesia juga mengupayakan alternatif perlindungan lain, seperti membentuk ketentuan yang disesuaikan dengan prinsip hidup dan kebutuhan masyarakat lokal yang bersangkutan, membuat dokumentasi yang tidak berorientasi untuk hak paten serta menyiapkan sistem benefit sharing yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat lokal yang bersangkut.
Analisis Yuridis Tentang Pembatalan dan Penolakan Keputusan Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958 dan Implementasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Sri Asih Roza Nova
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1130

Abstract

Current economic developments have an impact on the public's lack of trust in their court institutions, where these court institutions are considered unprofessional, and not independent and even the moral integrity of judges in carrying out their profession has become blurred. Therefore, economic actors who really value time prefer alternative dispute resolution forums outside the court forum to resolve their business disputes which only require a short time and are in line with their business spirit. One of the alternative dispute resolution forums that is widely chosen and most popular among business people is arbitration. Decisions issued by this arbitration body are final and binding, but these decisions can be canceled and rejected as regulated in the 1958 New York Convention and implemented by Indonesia with Law No. 30 of 1999. Therefore, in this research, researchers will analyze how to regulate the annulment and rejection of arbitration decisions based on the two provisions mentioned above. To answer the questions in this research, the author uses normative juridical research methods. The research process will explore data in the form of legal provisions that have been written and are still in effect, as well as forms of information that have been published and the results of the analysis are described using qualitative methods, namely data acquisition methods, data organization. , sorting them into manageable units, synthesizing them, looking for and finding patterns, finding out what is important and what is learned, and deciding what can be used to answer the problem. From this research, the answer was found to be that both the 1958 New York Convention and Law No. 30 of 1999 do not concretely regulate the annulment of arbitration awards, but both regulations allow for the annulment of arbitration awards if they fulfill the requirements. Regarding the rejection of arbitration decisions, it is regulated concretely in article V of the 1958 New York Convention, as well as Law No. 30 of 1999, which also regulates concretely in article 66 letter c.
Implikasi Agreement on Agriculture (Aoa/Wto) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia Sri Asih Roza Nova
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1963

Abstract

The aim of this scientific writing is to find out the legal implications of the AoA/WTO for trade in the Indonesian agricultural sector, as well as to find out how Indonesia provides legal protection for trade in agricultural products due to the liberalization of world trade. This scientific research uses normative juridical research methods, and the data collected will be analyzed juridically qualitatively, then the results of this research will be described descriptively analytically. From the research results, the author obtained data that to implement the AoA/WTO provisions, Indonesia updated its legal provisions in the agricultural sector through several national provisions. However, this implementation has implications that have a negative impact on farmers, as a result trade in the Indonesian agricultural sector decreases, such as imports of food products increasing, farmers' income decreasing, there are no subsidies for farmers, food insecurity and hunger, Bulog becomes a company, and etc. To anticipate the negative impact of trade liberalization on the agricultural sector, the Indonesian government has made such efforts, such as enacting Law No. 29 of 2000, concerning the protection of plant varieties, Presidential Decree No. 77 of 2005, concerning the procurement and distribution of subsidized fertilizers, at the beginning of September 2007, The Decree of the Coordinating Minister for the Economy gave full authority to Bulog, in May 2007, the government issued a Draft Government Regulation (RPP) concerning the National Agrarian Reform Program (PPAN) / Landreform, and at the international level, Indonesia created the SP (Special Product) and SSM (Special Product) programs. Safeguard Mechanism) which is still being fought for in the WTO forum to get its ratification.
Analisis Yuridis tentang Kedaulatan Negara pada Kasus Sipadan dan Ligitan Tahun 1969-2002 Antara Indonesia dengan Malaysia Sri Asih Roza Nova
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2662

Abstract

Kedaulatan teritorial bagi sebuah negara memiliki arti yang sangat penting, sehingga penetapan teritorial wilayah negara dapat menimbulkan sengketa antara negara-negara bertetangga. Untuk menyelesaikan sengketa dapat dilakukan secara perundingan bilateral, akan tetapi jika gagal, maka dapat diselesaikan dengan mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. Seperti pada kasus perebutan pulau Sipadan- Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1969-2003. Sebelum terjadi sengketa Sipadan-Ligitan ini, kedua pulau adalah merupakan wilayah yang belum mempunyai kepastian hukum siapa penguasanya (masih diragukan antara Indonesia dengan Malaysia). Untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus di atas maka dalam penelitian ini akan dianalisis tentang prinsip-prinsip hukum interrnasional apakah yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh sebuah wilayah baru oleh suatu negara dan prinsip hukum internasional apakah yang dijadikan oleh Indonesia dan  Malaysia  untuk memperkuat argumentasi mereka dalam  mendapatkan kedua pulau yang dipersengketakan (Pulau Sipadan dan  Ligitan), dan terakhir akan menganalisa prinsip hukum internasional apakah yang digunakan oleh Mahkamah Internasional menyelesaikan kasus tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan keputusannya. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses penelitian akan menggali data berupa ketentuan hukum yang telah tertulis dan masih berlaku, serta bentuk informasi yang telah dipublikasikan dan hasil analisisnya diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode perolehan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Dari penelitian ditemukan jawaban bahwa Indonesia menggunakan teori historical rights, uti possidetis dan prinsip kontinuitas berdasarkan pada adanya penyerahan wilayah (cession) dari Sultan Bulungan ke Belanda. Sedangkan Malaysia mendasarkan argumentasinya pada teori kontinuitas, kontiguitas, historical rights, teori kedekatan dan juga uti possidetis. Semua teori yang digunakan oleh Malaysia ini dilengkapi juga dengan adanya effectivities dari Malaysia dan kolonialnya terdahulu (Inggris). Mahkamah Internasional melandasi putusannya dengan teori kontinuitas, effective occupation dan maintenance and ecology preservation. Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Mahkamah memutuska npada tahun 2003 bahwa pulau Sipadan-Ligitan berada dibawah kedaulatan Malaysia.
Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan oleh PT Freeport Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya di Indonesia Nova, Sri Asih Roza
Nagari Law Review Vol 9 No 1 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.148-156.2025

Abstract

PT Freeport Indonesia is a mining company based in Indonesia and has been operating in the country for decades. However, since operating in the Papua region, PT Freeport Indonesia has not managed the environment properly. The mining activities are carried out below environmental standards, even very unfeasible so that they cause damage to the local ecology. Its waste that contains B3 (Hazardous and Toxic Substances) has entered areas that function as a source of livelihood for the local community. Therefore, in this scientific article, it analyzes whether the environmental damage carried out by PT Freeport has violated the provisions of international and national environmental laws and analyzes whether the case of pollution and environmental damage by PT Freeport Indonesia can be sued by way of Class Action. The purpose of this writing is to find out and analyze the provisions of international environmental law and their implementation in Indonesia that can be used as a legal basis to sue PT Freeport Indonesia for environmental damage caused by its activities and to find out and analyze whether the case of environmental pollution by PT Freeport Indonesia can be sued by way of Class Action. And from the results of the study, it is known that there are several national international provisions that can be used as a legal basis to sue PT Freeport Indonesia for its environmental pollution activities, namely the Marine Pollution Convention (MARPOL) 1973/1978, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the 1989 Basel Convention, and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992. Nationally, it is regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Regarding the use of the Class Action system in the lawsuit, it should be used against environmental pollution cases by PT Freeport Indonesia because the impact of the losses caused has involved all tribes and communities around the mining and also to save lawsuit costs.