Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Creative Research Journal Bappenas Working Papers Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan JURNAL STUDIA KOMUNIKA
Laksana, Satya
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI SISWA DALAM IMPLEMENTASI PLH (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP) di SMPN 7 YOGYAKARTA Laksana, Satya
Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol 6, No 5 (2017): spektrum analisis kebijakan pendidikan
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/sakp.v6i5.10106

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang partisipasi siswa dalam implementasi PLH(Pendidikan Lingkungan Hidup) di SMPN 7 Yogyakarta. Mengidentifikasi faktor yang mendukung danmenghambat Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di SMP N 7 Yogyakarta.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa,guru dan kepala sekolah. Seting penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Teknik pengumpulandata menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data,dan penyajian data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) diamanatkan oleh BadanLingkungan Hidup (BLH). Partisipasi siswa dalam implementasi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) diSMPN 7 Yogyakarta berada pada tangga tokeinisme, pada hierarki engagement. Pada 6 aspek menunjukkanbahwa pada yang sudah berjalan, badan pelaksana siswa, menularkan kepada teman temannya tentang PLH,sikap belum semuanya menyikapi tapi sudah lebih baik daripada sebelumhya, sumber daya fasilitas dari BLH,komunikasi sudah berjalan dan dibantu social media. Faktor pendukung yaitu kesadaran siswa dalam hidupbersih dalam kehidupan sehari-hari, dukungan dari sekolah yang memberikan reward kepada kelas yangterbersih agar memotivasi kelas lainnya untuk melakukan hal serupa, pemberian bantuan dari BadanLingkungan Hidup berupa, dukungan orang tua agar membawakan bekal kepada anaknya, dukungan sekolahmeskipun belum berjalan secara efektif. Lalu ditemukan juga bebrapa faktor penghambat yaitu, belummempunyai kesadaran agar berperilaku hidup bersih, pihak sekolah tidak mempunyai cadangan, kurangnyakomunikasi antara siswa dengan pihak sekolah.Kata Kunci: Partisipasi Siswa, Implementasi Kebijakan, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup
Miskonsepsi dan Mispersepsi dalam Komunikasi di Sektor Publik: Dinamika Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya: English Laksana, Satya
Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 No 2 (2020): Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi
Publisher : Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jik.v1i1.7

Abstract

Misconceptions and misperceptions that occur in the public sector on a legal object is a phenomenon that can magnify the difficulty of implementing the regulation. This paper elaborates on misperceptions and misconceptions in public communication within the case study in the process of drafting the Regional Regulations (Perda) on the Protection of Sustainable Agricultural Land (LP2B) in Tasikmalaya District, West Java Province. By using descriptive methods this paper describes the dynamics of communication among stakeholders which are fulfilled with discourse, controversy, and ego-sectoral regarding the protection of LP2B in the period 2014-2019. Furthermore, this paper synthesizes the writer's own conceptions and arguments to correct the misperceptions and misconceptions based on academic references and relevant statutory arguments. The importance of this paper is for problem mapping and problem-solving of the complexity of LP2B protection in order to minimize discourse in public communication regarding LP2B. Policy implications are discussed.
Some Difficulties to Protect Agricultural Land from Conversion Laksana, Satya
Bappenas Working Papers Vol 3 No 2 (2020): September 2020
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v3i2.66

Abstract

One of the most worrying global issues facing agricultural interests today is the rapid conversion of productive agricultural land to non-agricultural uses. Indonesia has enacted the Sustainable Agriculture Land Protection Law (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B) as a crucial section of the Spatial Planning Regulations. Furthermore, the law has been ratified by a number of regional regulations. However, there are still misconceptions about LP2B among stakeholders which can magnify the difficulty of implementing the regulation. Using the historical method, this descriptive paper elaborates difficulties in protecting agricultural land due to misconceptions of stakeholders within the case study in Tasikmalaya Regency, West Java Province, Indonesia. Misconceptions of stakeholders encompass three aspects: (1) land ownership (2) determination process and (3) implementation of LP2B protection. Difficulties did not automatically cease when the regulations had just enacted, instead, they continue into the application stage and become discourses in various cross-institutional forums. Furthermore, this paper synthesizes the author's own conceptions to rectify the misconceptions based on academic references and relevant statutory arguments. Stakeholders referred to in this paper were bureaucrats in agricultural and other institutions related to LP2B including the Regional Development Planning Agency, and the Ministry of Spatial Planning / National Land Agency. They were represented by officials, bureaucrats, or personnel who together with the author attended various coordination meetings, dissemination, workshops, focus group discussions, and similar forums that discussing LP2B and or other related topics in the period of 2014-2019. Policy implications are discussed
Menggagas Indikator Kinerja Agro−Ekologi Sebagai Inovasi Kebijakan Alokasi Dana Insentif Daerah di Indonesia Laksana, Satya; Gustav, Tyan Indra
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.107

Abstract

Transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiskal Transfer, EFT) merupakan konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai konsep baru, EFT masih membutuhkan rumusan indikator kinerja dan formulasi alokasi anggaran yang lebih ideal dalam rangka meraih salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan. Diperlukan evaluasi berkesinambungan serta terobosan kebijakan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusannya. Perumusan indikator kinerja ekologi selama ini masih menggunakan paradigma bahwa fungsi ekologi merupakan domain sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Padahal fungsi ekologi terdapat pula pada sektor tata ruang dan sektor pertanian. Makalah ini bermaksud untuk: 1) menganalisis kebijakan transfer fiskal di Inonesia; 2) memperbarui konsep indikator kinerja ekologi; serta 3) merancang arah baru (reorientasi) kebijakan Dana Insentif Daerah. Dengan menggunakan metode kajian literatur dan analisis data sekunder, makalah ini mengelaborasi sistem desentralisasi fiskal di Indonesia. Selanjutnya menawarkan konsep baru — yaitu Indikator Kinerja Agro-Ekologi — untuk diadopsi dalam formula perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah di masa depan. Implikasi kebijakan dibahas pada akhir makalah.
Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan Jawa Barat Laksana, Satya; Ruslan, Muthmainnah
Bappenas Working Papers Vol 6 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v6i3.233

Abstract

Kolaborasi pembangunan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dengan melibatkan institusi wakaf telah lama digagas oleh berbagai pihak. Namun demikian implementasi gagasan ini masih terbatas dan perlu didorong dengan inovasi. Wakaf untuk lahan pertanian abadi sangat relevan untuk pertanian di perkotaan mengingat perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, sedangkan pelestarian lahan pangan berkelanjutan merupakan amanat konstitusi termasuk di wilayah Kota. Makalah ini bertujuan: 1) mengelaborasi peranan Wakaf dalam pembangunan daerah, 2) menganalisis rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam dokumen rencana tata ruang di sembilan kota di Jawa Barat, dan 3) merumuskan tahapan teknis gerakan wakaf untuk lahan pertanian abadi di perkotaan. Dengan menggunakan metode Desk Study, makalah ini menganalisis data primer dari birokrat di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perencanaan, dan penataan ruang, serta data sekunder dari laman resmi pemerintah daerah kota di Jawa Barat. Makalah kualitatif ini menawarkan inovasi gagasan pembangunan kolaboratif dalam bentuk dua skenario peta jalan (roadmap). Peta jalan ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah kota di Jawa Barat dalam melestarikan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
REFORMASI KEBIJAKAN FISKAL PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Laksana, Satya
Creative Research Journal Vol 10 No 02 (2024): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v10i02.375

Abstract

This study aims to elaborate and advocate for the Ecology-Based Provincial Budget Transfers (TAPE) mechanism as a policy instrument for managing environmental issues while reducing disparities in economic development. West Java faces pressing ecological challenges. It includes impacts of climate change, deforestation, water scarcity, land conversion, food security threats, and a significant socio-economic development gap between the North and the South. The Ecological Fiscal Transfer (EFT) has been applied in the National Government transfer mechanisms. The TAPE has been implemented in a few provinces of ”the Lungs of the World” as a derivative concept of EFT at the provincial government levels. This research examines experiences and best practices of TAPE implementation in other Provinces, then modifies the idea for the West Java context. It employs a Desk Study method, incorporating a literature review, policy analysis, interviews with stakeholders, and collecting regional government budgets of districts/municipalities. This study presents findings regarding the potential of TAPE to stimulate sustainable economic equity. This research provides comprehensive policy recommendations to address environmental problems and inter-regional fiscal capacity disparities in West Java. In detail, it promotes ecological performance indicators for formulating provincial financial aid allocations for regency/municipal governments and village governments.
Co-Authors Gustav, Tyan Indra Ruslan, Muthmainnah