Manshur, Agus
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan, Pembiasaan dan Pembudayaan Manshur, Agus
Bappenas Working Papers Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i1.82

Abstract

Berkaitan dengan data ada beberapa istilah yang terkait dengannya seperti satu data, big data dan analitika data. Dalam memahami ketiga istilah tersebut ada potensi terjadi kesalahan tentang esensi dan fungsi yang sebenarnya dari data, khususnya data untuk mendukung formulasi kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan. Satu data dimaksudkan sebagai tersedinya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, baik pusat maupun daerah. Big data digunakan untuk menerangkan sebuah himpunan data (dataset) yang besar, berbeda-beda, kompleks dan/atau bersifat longitudinal yang dihasilkan dari berbagai macam instrumen, sensor dan/atau transaksi-transaksi berbasis komputer. Analitika data mengacu kepada proses pengumpulan, pengaturan dan analisis terhadap himpunan data yang besar untuk menemukan pola-pola yang berbeda dan informasi yang penting. Dengan demikian, melalui pelembagaan satu data, pembiasaan dan pembudayaan big data dan analitika data akan dapat mempertajam formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.
Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan Manshur, Agus
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.134

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kelemahan legalitas kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) dan masih belum konsistennya implementasi kebijakan DID. Hasil analisis membuktikan bahwa legalitas kebijakan DID selama ini masih lemah menurut konstruksi hukum (peraturan dan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak masuknya DID secara integral kedalam Dana Perimbangan. Selanjutnya, implementasi kebijakan DID selama ini masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi dalam pengertian atau definisi, tujuan dan sifat penggunaan serta kriteria kelayakan daerah penerima. Disamping adanya duplikasi penggunaan kriteria dan indikator penilaian kinerja.