Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI PRODUK MULTI LEVEL MARKETING DENGAN SKEMA PIRAMIDA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Arliyanda, Arliyanda
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The problem of this research was criteria for MLM products with pyramid schemes and legal view in Indonesia for MLM products with pyramid schemes. This research was normative legal research that used primary and secondary legal material which then legal materials are analyzed qualitatively normatively by interpreting and constructing the statements contained in documents and legislation. The results of the discussion find out that good and healthy of MLM is in accordance with the Minister of Trade Regulation Republic of Indonesia Number: 13/M-Dag/Per/3/1006 concerning Provisions and Procedures for Issuance of Direct Selling Business Licenses and also fulfills the Good Corporate Governance principles, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency And Fairness. So, the criteria for MLM products with pyramid schemes are: first, products with low prices but not useful. Secondly, the product is expensive, but not qualified in accordance with regulations and does not meet the principles of Good Corporate Governance. While the legal view in Indonesia about MLM products with pyramid schemes is that this business is strictly against the law and prohibited in Indonesia, because business activities are not obtained from sales goods. However, by utilizing the opportunities for business partners to obtain rewards or income mainly from the costs of participating other people who join later and not from the sale of products, or from the sale of products, the products sold do not have quality that can be accounted for.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dipekerjakan pada Proyek Konstruksi Arliyanda, Arliyanda
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.383

Anak sebagai pekerja telah menjadi salah satu isu dunia dimana banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anakdan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dipekerjakan kepada pekerja anak. Hambatan serta upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Radjab, Abd. Kadir; Arliyanda, Arliyanda
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i3.435

Perlindungan Hukum merupakan hak warga negara yang wajib dituangkan dalam perundang-undangan negara. Perlindungan hukum juga mencakup pada hukum publik maupun dalam ranah hukum privat (perdata). Secara khusus dalam hukum perdata perlindungan hukum dapat berwujud perlindungan bagi konsumen yang mencakup tentang hak dan kewajiban. Perlindungan hukum secara umum terbangun ke dalam berbagai peraturan tertulis sehingga memiliki sifat yang mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi pada setiap pelanggarannya. Bentuk perlindungan hukum dari negara ditujukan untuk menjamin adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Perlindungan juga dimaknai sebagai melindungi sesuatu yang lebih lemah terhadap sesuatu yang lebih kuat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi pelayanan di perusahaan ekspedisinya adalah pihak ekspedisi benar-benar bertanggungjawab atas kelalaian karyawannya dengan memberi ganti rugi sesuai nominal harga barang dalam bentuk uang.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Perdata dan Adminsitrasi Pertanahan Aminuddin, Aminuddin; Arliyanda, Arliyanda; Irwansyah, Irwansyah
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i2.662

Perikatan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi atau dapat pula masing-masing dari pihak memiliki kewajiban dan hak sekaligus. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum seperti jual beli, utang-piutang, hibah, kelahiran dan kematian Istilah perikatan selalu dilekatkan dengan perjanjian yang pada dasarnya kedua hal tersebut adalah berbeda. Perjanjian pengikatan jual beli atau (PPJB) adalah suatu perjanjian pendahuluan dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, artinya masih ada yang perlu dilengkapi atau belum terselesaikan mengenai objek yang diperjanjikan tersebut, baik itu berupa dokumen atau berupa suatu bangunan yang belum selesai dan bisa juga menunggu kelengkapan dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Untuk menghindari sengketa terhadap transaksi yang berdasarkan PPJB maka diperlukan suatu ketentuan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang selayaknya ketentuan yang mengatur AJB sehingga baik AJB maupun PPJB dapat dipergunakan dengan baik oleh semua pihak sebagai dasar pengalihak hak dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dipekerjakan pada Proyek Konstruksi Arliyanda, Arliyanda
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.383

Anak sebagai pekerja telah menjadi salah satu isu dunia dimana banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anakdan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dipekerjakan kepada pekerja anak. Hambatan serta upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Radjab, Abd. Kadir; Arliyanda, Arliyanda
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i3.435

Perlindungan Hukum merupakan hak warga negara yang wajib dituangkan dalam perundang-undangan negara. Perlindungan hukum juga mencakup pada hukum publik maupun dalam ranah hukum privat (perdata). Secara khusus dalam hukum perdata perlindungan hukum dapat berwujud perlindungan bagi konsumen yang mencakup tentang hak dan kewajiban. Perlindungan hukum secara umum terbangun ke dalam berbagai peraturan tertulis sehingga memiliki sifat yang mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi pada setiap pelanggarannya. Bentuk perlindungan hukum dari negara ditujukan untuk menjamin adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Perlindungan juga dimaknai sebagai melindungi sesuatu yang lebih lemah terhadap sesuatu yang lebih kuat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan perusahaan ekspedisi jika terjadi wanprestasi pelayanan di perusahaan ekspedisinya adalah pihak ekspedisi benar-benar bertanggungjawab atas kelalaian karyawannya dengan memberi ganti rugi sesuai nominal harga barang dalam bentuk uang.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Perdata dan Adminsitrasi Pertanahan Aminuddin, Aminuddin; Arliyanda, Arliyanda; Irwansyah, Irwansyah
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i2.662

Perikatan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi atau dapat pula masing-masing dari pihak memiliki kewajiban dan hak sekaligus. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum seperti jual beli, utang-piutang, hibah, kelahiran dan kematian Istilah perikatan selalu dilekatkan dengan perjanjian yang pada dasarnya kedua hal tersebut adalah berbeda. Perjanjian pengikatan jual beli atau (PPJB) adalah suatu perjanjian pendahuluan dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, artinya masih ada yang perlu dilengkapi atau belum terselesaikan mengenai objek yang diperjanjikan tersebut, baik itu berupa dokumen atau berupa suatu bangunan yang belum selesai dan bisa juga menunggu kelengkapan dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Untuk menghindari sengketa terhadap transaksi yang berdasarkan PPJB maka diperlukan suatu ketentuan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang selayaknya ketentuan yang mengatur AJB sehingga baik AJB maupun PPJB dapat dipergunakan dengan baik oleh semua pihak sebagai dasar pengalihak hak dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search