Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Notary Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan
Noor, Hendry Julian
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
WACANA PEMERINTAH UNTUK MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT: TINDAK LANJUT, TANGGAPAN, SERTA INISIASI KEDEPAN Wibowo, Richo A.; Yuniza, Mailinda E.; Widyaningtyas, Rizky S.; Noor, Hendry Julian
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims (i) to elaborate about a central government plan on repositioning the structure of inspectorate; (ii) to explain responses of some inspectorate officers regarding the plan; and (iii) to provide suggestions on the adjustment plan that should be taken into consideration by the central government. This research found that, different with the public perception, the plan is not intended to reposition all the inspectorates, rather to inspectorates attached to local governments. These inspectorates are designed to be what the-called ‘kuasi vertical institution’. Meaning, it has a mixed character of both central and local government institution. This initiation increases the the echelon of the the head of local insepectorate and influences the relation between local inspectorate and head of local government. Officers who pros with this plan believe that this will enhance their independency (nb. we believe that the used term suppose to be impartiality); therefore, they will be more immune from the intervention.
Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Mallolongan, Litha Nabilla; Noor, Hendry Julian
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.638 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.39

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peluang terkait penerapan penyimpanan minuta akta notaris yang di alih mediakan menjadi ke dalam bentuk elektronik dimana selama ini minuta akta notaris di simpan secara konvensional. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersumber pada aturan-aturan hukum Jabatan Notaris beserta hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Kearsipan yang merupakan sumber hukum tertulis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat 3 UUJN-P membuka peluang pada kegiatan notaris untuk dapat dilakukan secara elektronik. Pada Pasal 16 ayat 7 terdapat peluang diberlakukannya cyber notary/e-notary terhadap dokumen elektronik, maupun akta elektronik karena pembacaan akta dihadapan notaris adalah tidak wajib ketika para pihak memilih agar akta tersebut tidak dibacakan karena para pihak telah membacanya sendiri. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa minuta akta notaris dapat disimpan secara elektronik. Dalam proses pengarsipan dokumen secara elektronik Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, dapat dijadikan contoh atau pedoman. Autentikasi dalam peraturan tersebut dapat berupa memberikan tanda dan / atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil dari data original atau copy original, dimaksud agar nilai otentiknya tetap melekat dan tidak berkurang sama sekali.
DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING) Herman, Herman; Noor, Hendry Julian
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9240

Abstract

Keputusan administrasi negara merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Kewenangan tindakan hukum berdasarkan hukum publik merupakan kewenangan istimewa (bijzonderrecht) pemerintah bertindak di dalam hukum. Pengertian istimewa oleh karena kewenangan itu diberikan oleh hukum publik untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat selaku badan penguasa. Berbeda dengan tindakan hukum privat yang diberikan oleh hukum perdata (objectieverecht) kepada para subyek hukum (subjectieverecht). Tindakan itu merupakan tindakan hukum biasa yang tidak terkait dengan suatu hal “khusus atau istimewa”.Sifat tindakan hukum dalam hal keputusan administrasi negara adalah konkrit, individual, dan final. Konkrit adalah kualifikasi tindakan hukum yang berkenaan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, individual diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum tertentu yang dituju oleh keputusan administrasi negara, dan final yang berarti, bahwa keputusan itu tidak lagi membutuhkan peneguhan atau persetujuan dari pejabat administrasi negara yang lainnya, sehingga dengan demikian telah menimbulkan suatu akibat hukum. Kewenangan yang didistribusikan oleh undang-undangberdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat oleh pemerintah selaku badan penguasa diberikan kepada jabatan atau organ di dalam badan administrasi negara. Pelaksanaan kewenangan secara nyata tindakan hukum membuat keputusan administrasi negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Kata Kunci: Keputusan administrasi negara, abstraksi dan konseptualisasi doktrin.
Co-Authors Daniel Happy Putra Mallolongan, Litha Nabilla Wibowo, Richo A. Widyaningtyas, Rizky S. Yuniza, Mailinda E.