Nasip, Nasip
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunikasi Hukum

IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA Nasip, Nasip; Yuliartini, Ni Putu Rai; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan,dandatasekunderdaribuku,jurnal,danperaturanPerundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis,danfaktoryuridisdenganmenerapkanpersyaratanyangketatseperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. 
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA Nasip, Nasip; Yuliartini, Ni Putu Rai; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan,dandatasekunderdaribuku,jurnal,danperaturanPerundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis,danfaktoryuridisdenganmenerapkanpersyaratanyangketatseperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi.