<![CDATA[Abstrak Perkara tindak pidana dengan pelaku Anak diatur secara formil melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut dengan UU SPPA. UU SPPA menekankan pendekatan Restorative Justice System yaitu penyelesaian perkara dengan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal Diversi sebagai perwujudan restorative justice yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana diluar proses pengadilan pidana biasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis normatif melalui kajian kepustakaan suatu norma hukum atau kaedah yang berfokus pada inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder serta dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep untuk menunjang penelitian ini, serta dengan analisis terkait keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi dan saran secara preskriptif terkait adanya inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam perkara Anak yang telah kawin. Melalui Perma No.4 Tahun 2014 Mahkamah Agung memberikan pengaturan terkait kewajiban pelaksanaan diversi yang mana diversi wajib diupayakan juga terhadap Anak yang telah kawin. Namun kewajiban pelaksanaan upaya diversi terhadap Anak yang telah kawin menjadi problematika kewajiban upaya diversi. UU SPPA tidak memberikan pengaturan eksplisit terkait Anak yang telah kawin. Perma No.4 Tahun 2014 memberikan pengaturan bahwasannya proses diversi tetap wajib diberlakukan bagi Anak yang telah kawin.Maka dari penelitian ini dihasilkan temuan adanya inkonsistensi terkait kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam perkara Anak yang telah kawin.Serta secara preskriptif diperlukan adanya nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin. Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Telah Kawin  Abstract Criminal cases with child offenders are regulated formally through Law No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, hereinafter referred to as SPPA Law. The SPPA Law emphasizes the Restorative Justice System approach, namely the settlement of cases with deliberations involving all parties related to the case in question. In the juvenile criminal justice system Diversi is known as the embodiment of restorative justice, namely the transfer of the settlement of criminal cases outside the ordinary criminal court process. In this study using normative juridical research methods normative juridical through literature review of a legal norm or method that focuses on the inventory of primary and secondary legal materials as well as with the law approach, case approach, and concept approach to support this research, and with analysis related to the validity Perma No.4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in SPPA. The purpose of this study is to provide a description and suggestions prescriptively related to the inconsistency of the obligation to implement diversion in the case of a married child. Through Perma No.4 of 2014 the Supreme Court provides arrangements related to the obligation to implement diversion, which must be attempted for diversion of married children. However, the obligation to implement diversion efforts towards married children is a problem of diversion efforts. The SPPA Law does not provide explicit arrangements regarding married children. Perma No.4 of 2014 provides the regulation that the diversion process must still be enforced for married children. Thus, this research resulted in the finding of inconsistencies related to the obligation to implement diversion efforts in cases of married children. law in handling criminal cases Children who have been married. Keywords: Diversion, Criminal Justice System for Children, Married Children.]]>
