Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum
Wisesaningasih, Yekti Widhy
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PRAKTIK BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA PLAOSAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO Wisesaningasih, Yekti Widhy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 3 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36070

Abstract

UUPBH merupakan ketentuan yang dibuat untuk memberikan pedoman bagi masyarakat tani yakni pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama bagi hasil tanah pertanian. Tujuan ketentuan ini yaitu memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil tanah pertanian yang berlangsung di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, serta akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUPBH. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Jenis data bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis.Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa beserta perangkat Desa Plaosan, beberapa masyarakat tani yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap, serta penyuluh pertanian yang berasal dari Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Wonoayu. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil tanah pertanian masih tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Plaosan dengan beberapa perkembangan pada model pengusahaan tanah pertanian. Akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan UUPBH akan dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH.
PRAKTIK BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA PLAOSAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO Wisesaningasih, Yekti Widhy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36070

Abstract

UUPBH merupakan ketentuan yang dibuat untuk memberikan pedoman bagi masyarakat tani yakni pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama bagi hasil tanah pertanian. Tujuan ketentuan ini yaitu memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil tanah pertanian yang berlangsung di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, serta akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUPBH. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Jenis data bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis.Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa beserta perangkat Desa Plaosan, beberapa masyarakat tani yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap, serta penyuluh pertanian yang berasal dari Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Wonoayu. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil tanah pertanian masih tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Plaosan dengan beberapa perkembangan pada model pengusahaan tanah pertanian. Akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan UUPBH akan dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH.
Co-Authors