Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masyarakat Maritim
Afriadi, Rindi
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformasi Peraturan Agraria Dalam Menghadapi Bonus Demografi Afriadi, Rindi
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Masyarakat Maritim
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Reformasi agraria menjadi solusi yang diberikan pemerintah, dimana tanah terlantar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk program pertanian maupun non pertanian. Eratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perubahan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lahan pertanian yang cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan semakin sempit. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, salah satunya lahan pertanian. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Dalam bentuk membatasi investasi jika berhubugan dengan lahan pertanian masyarakat indonesia, membentuk kebijakan untuk tanah kosong yang bergitu lama, dan dukungan pemerintah dalam peminjaman modal untuk produksi para petani.
Reformasi Peraturan Agraria Dalam Menghadapi Bonus Demografi Afriadi, Rindi
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 1 No 1 (2017): Mei, 2017
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v1i1.1661

Abstract

Terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Reformasi agraria menjadi solusi yang diberikan pemerintah, dimana tanah terlantar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk program pertanian maupun non pertanian. Eratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perubahan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lahan pertanian yang cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan semakin sempit. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, salah satunya lahan pertanian. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Dalam bentuk membatasi investasi jika berhubugan dengan lahan pertanian masyarakat indonesia, membentuk kebijakan untuk tanah kosong yang bergitu lama, dan dukungan pemerintah dalam peminjaman modal untuk produksi para petani.
Co-Authors