Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law Review
Tekege, Petrus
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENTINGNYA INFORMED CONSENT SEBGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN Tekege, Petrus
SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 4 (2009): SKETSA Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.337 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kesehatan yang hangat dibicarakan dan dipublikasikan dewasa ini melalui berbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Tujuan penulisannya adalah sekedar memberikan suatu gambaran informasi tentang hukum kesehatan yaang perlu diketahui oleh masyarakat umum terutama pentingnya persetujuan pasien sebelum tindakan medik dilakukan terhadap dirinya atau sebaliknya dokter sebelum melakukan sesuatu tindakan medik terhadap pasien. Kasus Pria Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional adalah satu dari sekian banyak masalah hukum antara pasien dan dokter ini berbagai daerah di indonesia. Masalah pria mengingatkan kepada kita baik sebagai pasien dan sebagai dokter untuk bertindak sesuai dengan aturan-prosedur yang berlaku. Kasus ini juga membuat cemas dan mengigantkan tenaga medis untuk bertindak hati-hati dirumah sakit, di tempat praktek atau di puskesmas. Pasien harus dipandang sebagai manusia yang memiliki hak mutlak untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan dokter dan sebaliknya dokter harus menempatkan diri sebagai corong untuk mewujudkan harapan pasien sesuai kode etik dan sumpah profesi kedokteran. Agar jelas maka yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah dalam hubungan pasien dan dokter. Kata kunci : Dasar hukum Informend consent dan pentingya Informed Consent
PENTINGNYA PROGRAM LEGISLASI DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PROSPEK PENGATURANNYA Tekege, Petrus
SKETSA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 2 (2018): SKETSA Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The locale legislation program (the planning of legislation enactment) is an important part in locale legislation enactment. This program will be a guide for locale government and local representative to make a priority scale of locale legislation enactment. Other wise there are judicially problem in this program because there are no clarity about position and mechanism of program’s arrangement and management
Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tekege, Petrus
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.57

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin apartur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiran atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksankan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaan tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang- undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.
Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua Tekege, Petrus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13915

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan suatu gambaran bahwa pada hakekatnya pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat masyarkat hukum adat asli Papua itu menjadi penting dan urgen. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian campuran yakni penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis dan cultural dengan menggunakan bahan hukum utama adalah kajian pustaka dengan pengumpulan data bahan hukum primer dan data sumber sekunder dengan tetap dihubungkan dengan realitas hidup masyarakat hukum adat Papua. Berdasarkan hasil penelitian penulusuran didaptkan bahwa pada hakikatnya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak ulayat mayarakat adat itu menjadi penting dalam berbagai literatur baik dalam konstitusi, UU dan peraturan hukum teknis yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam UU Otonomi Khusus Papua namun dalam kenyataannya terdapat penguasaan tanah-tanah ulayat oleh negara dan mengabaikan kepentingan hak ulayat masyarakat sebagai pemilik yang sulit di hindarkan. Untuk itu regulasi peratutan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah atas hak ulayat tersebut agar dilaksanakan maksimal sesuai maksud dan tujuannnya tanpa mengorbankan kepentingan pemilik hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat di Papua. Dengan begitu konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan para pengusaha sedapat mungkin dihindari demi kelancaran pemenuhan hak dasar masyarakat adat dan pembangunan sesuai tujuan negara bagi seluruah rakyat.
Eliminasi Teori Pembagian Kekuasaan dan Lahirnya Hak Veto Pasca Amandemn Undang-Undang Dasar 1945 Tekege, Petrus
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1516

Abstract

If we glance at the theory Montesqeuie Trias Politica, the Act established powers that be in the hands of the legislature. Delivery is based on fhilosophy that the legislature is an institution in which representatives of the people of Oran is a collection of those options that carry out the mandate of the people who choose it. While eksekutuf as the executor of what the will of the people under the law of products made by legislatures. Power to form the Law in Indonesia after the 1945 amandemn reflect Montesqeuie theory but not entirely in the hands of the legislature can be said even with the power between the parliament and the president which, according to opinion of the writer is still to be debated again in the future.
Co-Authors