Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL STUDIA ADMINISTRASI

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (STUDI KASUS PASAL 10 AYAT 1, 2, 3 DAN 4) Iasha, Citra
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v3i1.48

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja dibutuhkan adanya Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Implementasi PeraturanDaerah mengenai Tugas-tugas dan fungsi Pajak Restoran. Penelitian ini untuk mengenal secara jelas isi peraturan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang: selain itu, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, studipustaka, dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak restoran Kota Palembang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pajak restoran telah diupayakan sebaik mungkin oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah walaupun mash banyak kekurangan dan kelemahan di daamnya. Berdasarkan temuan tersebut, implementasi kebijakan akan berhasil jika: (1) adanya komunikasi yang lancar: (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan: (3) disposisi sikap yang baik: (4) struktur organisasi dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Adapun hambatan implementasi kebijakan pajak restoran adalah: (1) kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak: (2) kurangnya koordinasi dengan instansi terkait: (3) rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM (STUDI PASAL 7 AYAT 2) Iasha, Citra; Sunarto, Sunarto; Trinadia, Mila
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 2 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i2.225

Abstract

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwatenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukantugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosialdan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembagapemerintah maupun swasta yang ruang lingkupkegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, studi Pustaka dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri SosialNomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang KabupatenMuara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasiPeraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang tenaga kesejahteraan sosialKecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) sudah dilaksanakandengan baik. Fungsi Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan yang dilaksanakan menggunakan empatfaktor implementasi melalui teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi dalam penerapannya. Kata Kunci : Implementasi, Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK)