Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Bastian, Herly; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the Implementation of UU No. 11 Tahun 2012 on the Criminal Justice System of Children against traffic violations committed by the Child. This is motivated by the process of settling cases of traffic violations committed by the Child ranging from the level of investigator to trial in court is not based on UU No. 11 Tahun 2012, so that contrary to the principle of the Criminal Justice System of the Child such as not paying the best interest for the Child, The right of the Child to deal with the law. This study uses secondary data as the main data obtained from literature / document studies supported primary data in the form of interviews. Based on the result of the research, it is found that Implementation of UU No. 11 Tahun 2012 on traffic violations conducted by children has not been applied maximally, not yet apply the concept of restorative justice so that contrary to the principles of the Criminal Justice System Law of Children does not give priority to the best interests for the Children. Second, the obstacles faced in the implementation of UU No. 11 Tahun 2012 on the Criminal Justice System for Child Trafficking violations committed by the Child is caused by several factors, including: Disharmony UU No. 11 Tahun 2012 on Child Criminal Justice System with UU No. 22 Tahun 2009 on Road Traffic and Transportation, Lack of Implementing UU No. 11 Tahun 2012 on Child Criminal Justice System, Regulation of UU No. 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport that is not appropriate with the current situation, Knowledge and Law enforcement mindset.

PROBLEMATIKA KEWENANGAN JAKSA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Studi Kasus Putusan Perkara Nomor .225/PID.B/ 2014 PN Pdg Jefrinaldi, Jefrinaldi; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.36

Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: pertama, dasar hukum jaksa dalam melaksanakan keputusan yang diatur dalam pasal 1 huruf a dan pasal 270 KUHAP, serta pasal 1 paragraf 1 dan pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Jaksa. Itu adalah jaksa penuntut baru yang melakukan keputusan pengadilan jika hal tersebut merupakan kekuatan hukum tetap. Kedua, alasan jaksa melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum pengadilan klas IA Padang dalam Perkara No. 225 / Pid.B / 2014 / Pn.Pdg karena adanya undang-undang Hakim pengadilan negeri. Ketiga: Beberapa upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap denganmenanyakan kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari dari empat lingkungan peradilan.

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Ghafur, Ab.; Kana, Philips A.; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The reformation form of the imprisonment system established by the government is Law No. 12/1995 on Penalization. In the community system, the rights are given to human rights and the exercise of human rights, remission is the right of all prisoners of special crime is not easy to obtain such remission because it is contained in Article 34 A paragraph (1) because it is related to Government Regulation No. 99 of 2012 which determines the prerequisites to be met by the inmate can be said to be a constraint in the remission of the perpetrators of special criminal acts.This research is analytical descriptive with approach method used is normative juridical as main approach and supported by empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented analytically descriptively. Based on the discussion and analysis it can be concluded that the first obstacles encountered in the provision of remission to special prisoners of crime based on Government Regulation No. 99 of 2012 is the provision of remissions to convicts of special criminal offenses based on the discussion and analysis of the writer can be said not effective because the implementation of remission to convicts a special crime in Class II A Correctional Institution in Padang City is carried out in accordance with Article 34 of Government Regulation Number 99 of 2012 and 34 A Paragraph 1 of Regulation No. 99 of 2012 in addition to the process and procedure of granting remission is based on Regulation of Minister of Law and Ham Number 21 year 2013 on the procedure of giving Remission Asi milasi, Leave visiting family, Parole, Leave free, and Conditional leave. The effectiveness of giving remission to special prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012 has not run optimally since there are still obstacles, especially the coaching programs of Class II A Padang prison officers have not been fully accepted and can be fully implemented by prisoners.

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS WAKTU PROSES PELAPORAN DALAM TINDAK PIDANA SAMPAI DENGAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN Rovendra, Borti; A. Khana, Philip; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The investigation process is a preliminary investigation carried out by the investigator as the first step of an investigation, whose purpose is to determine whether or not an investigation is possible. The research characteristic is descriptive analysis with normative juridical approach and with data source used is secondary data. The result of the research shows: firstly, the absence of deadline of the process of commencement of reporting up to the stage of investigation both in Criminal Procedure Code, Police Law, and Police Regulation on Management of Investigation of Crime, the absence of regulation, so that the birth of KUHAP, the law criminal act has deviated with the application of the principle of fast, simple and low cost. Second, the arrangement of deadline for criminal reporting process up to the investigation of countries in the AngloSaxon system such as the United States and countries that adhere to Continental European system such as the Netherlands did not manage for criminal reporting until investigation. thirdly, due to the absence of timeliness of criminal reporting process up to investigation in KUHAP, the Law on Police, and Perkap on Management of Criminal Investigation has violated the rights of each individual, both reporting and reporting parties that will reported.

KOORDINASI SUDBIT KEAMANAN DENGAN PENYIDIK SUBDIT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Zmach, Berliana; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 2 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Koordinasi antara pihak Hukum Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba dilakukan berdasarkan pada: SKEP KaPolri No. Pol.: SKEP/448/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Pedoman Produk Intelijen Di Lingkungan Polri, melalui koordinasi ini, sangat berguna untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika yang besar, salah satunya adalah kasus LP/ 234/VI/2018/SPKT-SBR Tanggal 01 Juni 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapaun hasil penelitian Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dimulai dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Sudbit Keamanan ataupun kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan, setelah mendapat informasi A 1, maka akan disampaikan kepada Kanit 1 dan dibuat laporan informasi. Laporan informasi ini akan diserahkan kepada dirintelkam, dirintelkam akan menyampaikan laporan informasi ini kepada dirresnarkoba, maka dirresnarkoba akan memerintahkan Subdit Narkotika untuk melakukan pengecekan lapangan untuk mengungkap kasus besar tersebut. Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba biasanya berbentuk teknik pembelian terselubung. Kendala koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika, bisa dilihat dari kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik setelah melakukan pembelian terelubung Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung, kendala dalam mendapatkan informan dan kendala menentukan lokasi, Upaya-upaya Polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana

PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN DI KOTA SOLOK Defrianto, Defrianto; Rosmely, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 2 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Article 197 Law number 36 of 2009 concerning Health stipulates that "everyperson who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and / ormedical devices that do not have a distribution permit is given criminal sanctions andfines". For this matter, it is necessary to grant permits in the distribution ofpharmaceutical preparations, to protect the public from pharmaceutical preparations thatdo not meet the requirements, protect the public from misuse and misuse of pharmaceuticalpreparations and medical devices. This needs supervision from the Police in supervisingpharmaceutical preparations, this is done by Satreskrim Solok City Police, who havereceived a Police Report from the community on December 13, 2016. This research is adescriptive analytical study. Adapaun the results of research on law enforcement at thelevel of investigation of perpetrators of criminal acts of distribution of pharmaceuticalpreparations without permission in the city of Solok occurred in the report on December13, 2016, after the report was received, Satok District Police issued LP / 89 / A / XII /2016-SEKTA, then Investigation, Investigation, Examination of witnesses, Information ofExperts, Suspects and determining the elements of the Criminal Act which are suspected ofbeing violated by the suspect. Secondly, the obstacle encountered by Solres Kota police inlaw enforcement against criminal acts circulating pharmaceutical preparations withoutpermission in Solok City: a) Limited budget funds; b) Number of Investigators who are notbalanced with the breadth of work area; c) Modus Operandi carried out by the perpetratoris always changing; d) Other agencies that are less cooperative; e) expert witnesses aredifficult to bring; and f) Difficulties in bringing and presenting witnesses concerned withcases of pharmaceutical preparations without permission to eat the old procedure, becausethere are several witnesses who do not want to come or even not be asked to be questionedby members of the auxiliary investigators who examine. Third, efforts to overcome theobstacles in law enforcement against criminal acts circulating pharmaceuticalpreparations without permission in the city of Solok, by making repressive efforts andPreventive efforts.

PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MENERAPKAN UNSUR-UNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 3/TIPIKOR/2016/PT PDG dan No. 9/ TIPIKOR/ 2017/PT PDG) Rinaldi, Rinaldi; Rosmely, Wirna
UNES Law Review Vol. 2 No. 4 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.132

The law governing criminal acts of corruption is Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. Corruption crime regulated by Law Number 31 of 1999 consists of various forms / types. In writing this thesis, the author conducts research on corruption cases as referred to in decision Number 3 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG and Number 9 / TIPIKOR / 2017 / PT PDG. From the results of the study, the first conclusion was obtained that the consideration of the appellate level judges in applying the elements of Article 2 and Article 3, that in Decision Number 3 / TIPIKOR / 2016 / PT PDG, was the legal judgment of the First Level Judge in its decision that could be approved and corroborated by the Level Judge Appeals, except in the case of conviction for the Defendant, according to the Judge of the Level of Appeals the imposed criminal sentence needs to be aggravated and there are still incriminating matters for the Defendant that have not been considered by the First Level Judge. Criminal application by the Court of Appeal Court is to improve the decision of the First Level Court which imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and improvement of imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp 50,000,000 (fifty) million rupiahs) subsidair criminal confinement for 2 (two) months. Judge's consideration in Decision Number 9 / TIPIKOR / 2017 / PT PDG, is that the Panel of Appeal Judges has considered Article 2 with elements of a criminal offense committed by the defendant. The Appellate Court Judges disagree with the decision of the First Level Court regarding the Acts of the Defendants in violation of Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. Based on the results of the examination of legal facts in the trial and the consideration of the Panel of Appellate Judges with the Primair indictment proved and fulfilled all elements of Article 2 paragraph (1) Juncto Article 18 paragraph (1) letter b paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 31 of 1999. The application of the criminal sentence dropped to Defendants II and IV for 4 years and fined Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search