<![CDATA[erubahan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi menyebabkankebutuhan akan pengguna sistem pengguna kartu plastik semakin dibutuhkan.Masyarakat semakin menginginkan sistem pelayanan yang lebih efisien dan dapatmemberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain untuk melakukan penarikan uang tunai, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan pulsa dan lainnya. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah terkait dengan hubungan hukum antara bank sebagai penerbit kartu kredit dengan nasabah pemegang kartu kredit, dan merchant, terkait hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah pemegang kartu kredit, serta perlindungan nasabah pemegang kartu kredit dalam transaksi tarik tunai melalui merchant dan mengapa transaksi tersebut dilarang oleh Bank Indonesia. Penggunaan kartu kredit ini tidak hanya memberikan keuntungan tetapi pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dan menyebabkan adanya keluhan dari nasabah. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara bank, nasabah dan merchant. Nasabah sebagai konsumen kartu kredit ditempatkan dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Masalah-masalah tersebut dijawab dengan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet). Penelitian ini menyarankan agar pemasaran produk dan jasa perbankan dapat lebih memperhatikan kewajiban pemegang kartu kredit maupun bank, prosedur dan persyaratan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan lebih selektif, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pengawas produk perbankan khususnya terhadap kartu kredit.]]>
