<![CDATA[Bagus Prasetyo, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang Email : bagusprasetyo33@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2010 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya kendala dalam kewajiban kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi Jasa Usaha Perjalanan Wisata di Kota Malang. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan perizinan penyelenggaraan kepariwisataan dalam bentuk jasa perjalanan wisata di Kota Malang. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum dan Masyarakat yang mengurus perizinan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kewajiban kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang belum dimiliki oleh semua pemilik jasa perjalanan wisata baik biro maupun agen perjalanan wisata di Kota Malang. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi biro maupun agen perjalanan wisata di Kota Malang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal waktu dan biaya terkait pelaksanaan izin tersebut. Hambatan yang paling umum terjadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama Pemilik Jasa Perjalanan Wisata di Kota Malang yang sangat sulit untuk mengerti tentang persyaratan dan prosedur penerbitan TDUP, adanya peran jasa perizinan (calo), Tidak adanya aturan pelaksana yang memudahkan para pengusaha pariwisata, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penerbitan TDUP di Kota Malang. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis diperlukan upaya dari Pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan emosional secara komunikasi langsung untuk merubah pola pikir pengusaha pariwisata di Kota Malang serta dilakukan pembinaan dan sosialisai secara berkala agar aturan yang ada dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Kata Kunci : Jasa Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata  ABSTRACT This research looks into the gap between rules (das sollen) in Article 7 paragraph (1) of Local Regulation of Malang Number 11 of 2010 and reality (das sein) concerning hindering factors to obtaining Business Registration Number of Tours Agency (hereinafter TDUP) in Malang. This research urges to provide legal certainty in the process of arrangement of permit issuance for tours agencies in the city. The research result reveals that the provision of Article 7 paragraph (1) of Local Regulation of Malang has not been effectively implemented particularly by the structure of law and human resources in charge of the permit issuance. Several tour agencies are found to hold no TDUP either for tours bureaus or agencies in Malang. Moreover, the issuance of the permit still faces issues in terms of the period and cost needed for the permit issuance. The most common hindrance is lack of understanding coming from members of public, especially owners of the agencies about requirement and procedure of the TDUP issuance. It is even worse when illegal people are involved to assist and ease the permit issuance process. Lack of human resources to help with the permit issuance also adds to the issues. It is essential that government perform emotional approach by holding direct communication with the parties concerned to help them change the way they think. Moreover, gradual introduction to societies and training must also be given to allow better implementation of the regulation.  Keywords: tour services, Business Registration Number for Tours Agencies (TDUP)]]>
