Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Jurnal Widyaiswara Indonesia JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Megawandi, Yan
BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government Yan Megawandi
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana kinerja pembangunan pariwisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WOG). Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif – analitik. Untuk mengetahui kinerja pembangunan pariwisata peneliti menggunakan beberapa aspek yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, manfaat pariwisata, serta peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk melihat faktor yang berpengaruh dari sudut pandang ini, dilihat dari aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik namun masih belum optimal terutama bila dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG, yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala. Kata kunci: Pembangunan pariwisata, percepatan, dan Whole of Government. This study to observe the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung and the factors influencing the performance using the perspective of Whole of Government (WoG). The method used is a qualitative approach and descriptive-analytic. To understand the performance of tourism development, research used several aspects: tourism contribution to regional economy, tourism benefits, and the role of tourism in the protection and development of natural resources and the environment. Meanwhile, to see the influential factors from the perspective of WoG, the aspects viewed are: coordination among organizations, information sharing, organization capacity, flexibility and budget. The finding of this research shows that the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung is adequately good, however it is still not optimum, especially when it is compared to the great tourism potential of Kepulauan Bangka Belitung. Furthermore, the factors influencing the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung were observed from the perspective of WoG, which are coordination among institutions and information sharing, are still problematic.
Transformasi Anggaran Dana Bantuan Daerah Bawahan / Dana Transfer (Study Kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Yan Megawandi Adani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.654

Abstract

Penelitian ini mencoba menggali alasan penurunan dana bantuan daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta melihat implikasi yang ditimbulkan. Hasil penelitian bantuan keuangan kepada daerah bawahan karena: dirasakan tidak adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan; keterbatasan anggaran yang dimiliki; upaya untuk meningkatkan aspek kinerja pengelolaan APBD; dan aspek politis. Sedangkan implikasi pengurangan anggaran tersebut bagi pemerintah provinsi akan lebih menguntungkan dengan bertambahnya anggaran belanja langsung walaupun menemukan bahwa penyebab berkurangnya dana tidak terlalu significant jumlahnya, pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan keuntungan politis berupa citra positif. Sementara bagi kabupaten/kota lebih bersifat negative berupa berkurangnya sumber pendapatan, dan berkurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualititatif. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan nara sumber.Kata Kunci: Anggaran daerah; pengelolaan keuangan; pengaruh politik
Transformasi Anggaran Dana Bantuan Daerah Bawahan / Dana Transfer (Study Kasus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Yan Megawandi Adani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.654

Abstract

Penelitian ini mencoba menggali alasan penurunan dana bantuan daerah bawahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta melihat implikasi yang ditimbulkan. Hasil penelitian bantuan keuangan kepada daerah bawahan karena: dirasakan tidak adanya kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan; keterbatasan anggaran yang dimiliki; upaya untuk meningkatkan aspek kinerja pengelolaan APBD; dan aspek politis. Sedangkan implikasi pengurangan anggaran tersebut bagi pemerintah provinsi akan lebih menguntungkan dengan bertambahnya anggaran belanja langsung walaupun menemukan bahwa penyebab berkurangnya dana tidak terlalu significant jumlahnya, pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan keuntungan politis berupa citra positif. Sementara bagi kabupaten/kota lebih bersifat negative berupa berkurangnya sumber pendapatan, dan berkurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualititatif. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan nara sumber.Kata Kunci: Anggaran daerah; pengelolaan keuangan; pengaruh politik
ANALISIS BELANJA PEGAWAI DALAM APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019-2020 (Studi Kasus Anggaran Belanja Pegawai di Masa Pandemic Covid-19) Megawandi, Yan; ningsih, Mulya
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Studia Adminstrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v3i2.63

Abstract

Pandemi Covid-19 berakibat pada berkurangnya jumlah APBD padahal di saat yang sama untuk mengatasi pandemi maka belanja publik justru harus ditingkatkan baik untuk mengurangi penyebaran dan antisipasi dampaknya. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dampak Covid-19 pada anggaran belanja pegawai di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 6,66 persen. Sedangkan belanja pegawai pada pos belanja langsung mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu mencapai 200,73 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan pada belanja honor PNS sebesar 954,81 persen dan kenaikan belanja pegawai non PNS 221,97 persen, serta belanja pegawai BOS sebesar 19,31 persen. Meningkatnya belanja pegawai tersebut membuat persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah secara total Tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam lima Tahun terakhir yaitu 35,38 persen.
Kartu “pintar” bbm subsidi kebijakan inovasi setengah hati (study kasus provinsi kepulauan bangka belitung): Indonesia Megawandi, Yan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v4i2.93

Abstract

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kebijakan tentang penerapan Kartu Pintar BBM dalam mengendalian penjualan BBM (solar) bersubsidi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada nara sumber baik di lapangan (SPBU) maupun para pejabat yang terlibat dalam kebijakan dan menganalisa data dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep Empat Tepat dalam Kebijakan (Dwijowjoto:2003) memperlihatkan bahwa semua unsur untuk menghasilkan kebijakan efektif tidak terpenuhi yaitu mulai dari factor kebijakan, factor pelaksana, factor target kebijakan, sampai ke factor lingkungan kebijakan. Rekomendasi yangdiberikan ialah dengan membatasi ruang gerak kendaraan yang digunakan dengan menerapkan aturan tentang kelaikan jalan kendaraan; pembatasan jumlah BBM subsidi yang dapat dibeli; penegakan sanksi yang menimbulkan efek jera; serta adakan seyembara untuk yang dapat membuktikan adanya kecurangan dalam pembelian BBM subsidi.
Kemenangan Kolom Kosong dalam Pilkada Pangkalpinang 2024: Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Kompetisi Politik Lokal Deni, Deni; Putra, Raniasa; Megawandi, Yan; Arkum, Darol
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 8, No 1 (2026): STRUKTURASI: JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v8i1.6997

Abstract

This article aims to evaluate the policy implementation of the 2024 Pangkalpinang Regional Head Election (Pilkada), which was marked by the victory of the empty column, and to identify the factors hindering the emergence of alternative regional head candidates. The research problem focuses on the paradox between the procedural success of the election and the substantive failure to produce representative political competition. To address this issue, the study employs a public policy evaluation perspective by referring to the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy appropriateness. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, literature review, and the use of relevant secondary data, and were analyzed inductively using triangulation techniques to ensure data validity. The findings indicate that although the 2024 Pangkalpinang Pilkada was conducted in accordance with legal provisions, the policy failed to produce legitimate local leadership and healthy political competition. The victory of the empty column reflects public dissatisfaction with party elite dominance, candidate nomination regulations, and the weak cadre regeneration function of political parties. This study concludes that electoral policy reform is necessary to realize more inclusive, democratic, and representative regional elections.
Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat Octawianto, Eka; Arkum, Darol; Putra, Raniasa; Megawandi, Yan
PERSPEKTIF Vol. 15 No. 2 (2026): PERSPEKTIF April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v15i2.17313

Abstract

The development of information technology requires libraries to adapt to remain relevant as a center for community learning. One of the efforts made is through a social inclusion-based library transformation policy that places libraries not only as information providers, but also as spaces for community empowerment. This study aims to analyze the implementation of library transformation policies based on social inclusion at the West Bangka Regency Library and Archives Office and identify the factors that affect it. The research uses a qualitative approach with a descriptive method through observation, in-depth interviews, and documentation, and is analyzed using the perspective of George Edward III's policy implementation which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of the policy has gone quite well, characterized by the replication of the program to the village level and the increasing role of the library as a community learning space. However, the effectiveness of implementation still faces obstacles in the form of limited human resources, lack of optimal policy communication, weak cross-sector coordination, and the absence of adequate regional regulations and monitoring systems. Therefore, strengthening governance, institutional capacity, and derivative policy support is needed to ensure the sustainability of library transformation based on social inclusion.
Co-Authors Darol Arkum Deni Deni ningsih, Mulya Octawianto, Eka Raniasa Putra