Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia ADI Bisnis Digital Interdisiplin (ABDI Jurnal)
Apriliani, Rifka Dwi
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Government Resources Management System pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah) Apriliani, Rifka Dwi; Panggiarti, Endang Kartini
ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal Vol 1 No 2 Desember (2020): ADI Bisnis Digital Interdisiplin (ABDI Jurnal)
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/abdi.v1i2.138

Abstract

Penelitian ini meneliti penerapan aplikasi sistem Government Resources Management System di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah. Berawal karena banyaknya kegiatan dan informasi yang harus secara cepat disampaikan, dilakukan pengambilan keputusan secara cepat, dan banyaknya daerah yang sulit terjangkau serta membutuhkan perjalanan lama, maka sistem GRMS ini memberikan kemudahan bagi pegawai instansi pemerintahan dengan memanfaatkan fasilitas internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara dengan pelaksana GRMS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak pegawai pemerintahkan yang masih belum familiar terhadap aplikasi sistem GRMS ini dan masih perlu mendapatkan pelatihan aplikasi ini. Program ini berbasis sistem dengan menggunakan aplikasi e-government dan untuk mengimplementasikannya lebih mengutamakan online daripada offline. Aplikasi yang dibutuhkan dalam GRMS diantaranya yaitu e-project, e-budgeting, e-procurement, e-controlling, e-delivery, dan e-performance.
Analisis Faktor yang Memengaruhi Niat Tindakan Whistleblowing Pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Apriliani, Rifka Dwi; Rahman, Arief
Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 8 No. 3 (2024): REVIU AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/rabin.v8i3.23517

Abstract

Latar Belakang: Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, kecurangan (fraud) merupakan masalah yang bersifat global, organisasi pada setiap wilayah di dunia memiliki potensi terjadinya kecurangan. Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi belum semua aparat atau pegawai pemerintahan yang menyadari akan pentingnya tugas dan tanggungjawab tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya 53 kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai penanggulangannya, Pemerintah memfasilitasi sistem whistleblowing disertai dengan undang-undang yang menjamin keamanan whistleblower, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin seluruh pihak bersedia melakukan pelaporan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang memengaruhi niat untuk melakukan tindakan whistleblowing pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner secara offline. Objek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada pada Dinas Induk Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data dengan menggunakan kuisioner yang diberikan secara offline. Alat analisis yang digunakan yaitu SmartPLS 4.0.Hasil Penelitian: Sikap, personal cost of reporting, komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan religiustias berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan tindakan whistleblowing.Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini fokus ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu fasilitator masyarakat dalam lingkup pemerintahan. Dengan menggunakan variabel komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan menambahkan variabel sikap, personal cost of reporting, dan religiusitas. Serta mengklasifikasikan variabel ke dalam unsur-unsur Theory of Planned Behaviour (TPB).
Co-Authors Arief Rahman Endang Kartini Panggiarti