Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) Rohman, Muhammad Taufiqur; Yuniarti, Nur Laila; Suryani Lating, Ade Irma; Nufaisa, Nufaisa; Aristantia, Selvia Eka
-
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/liabilities.v6i3.15557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian Good Governance pada desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Siodarjo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 75 orang terdiri dari aparat desa dan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi serta pengawasan berpengaruh terhadap alokasi dana desa.  Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Menyalurkan Zakat untuk Sekolah dan Pesantren perspektif Syaikh Abdul Wahhab Al-Sya’rani dan Syekh Mahmud Syaltut Bastoni, Ahmad; Hidayatullah , Erik; Rohman, Muhammad Taufiqur
Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Department of Comparative Mazhab Comparative, Fakulty of Shariah and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/komparatif.v2i1.1934

Abstract

Abstract: This article examines the law on distributing Zakat to schools and Islamic boarding schools from the perspective of Syaikh Abdul Wahhab al-Sya'rani and Syaikh Mahmud Syaltut. This article results from library research, which is descriptive and analytical using a comparative approach method. The data sources for this research are books by Shaykh Abdul Wahab al-Sya'rani and works by Mahmud Syaltut. Using documentation data processing techniques, the data is organized, edited and analyzed using an inductive mindset. The results of the research reached two conclusions. First, Shaykh Abdul Wahab Sya'rani agrees with the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali), namely stating that it is not permissible to distribute Zakat to other than those mentioned by Allah in His word QS. At-Taubah, 9: (60). Zakat may not be distributed to build mosques, bridges, etc. The target does not have ownership rights regarding Zakat, even though it is a pious charity. The sentence innamā in that verse becomes a barrier to other than the eight groups that Allah has determined. Second, according to Syaikh Mahmud Syaltut, mosque financing is included in zakat expenditure as stated in the QS. At-Taubah, 9: (60) with the name sabilillah. In the current context, this opinion aligns with the idea of Al-Azhar cleric and reformer Sayid Muhammad Rasyid Ridha, who interpreted the meaning of sabilillah as unlimited groups of zakat recipients. Keywords: Zakat law, schools and Islamic boarding schools, comparative analysis, Syaikh Abdul Wahab al-Sya'rani, and Syaikh Mahmud Syaltut. Abstrak: Artikel ini mengkaji hukum menyalurkan zakat untuk sekolah dan pesantren perspektif Syaikh Abdul Wahhab al-Sya’rani dan Syekh Mahmud Syaltut. Tulisan ini adalah hasil penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Sumber data penelitian ini adalah kitab karya Syaikh Abdul Wahab al-Sya’rani dan karya Mahmud Syaltut. Dengan teknik pengolahan data dokumentasi data kemudian diatur, disunting, dan dianalisis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, Syaikh Abdul Wahab Sya’rani sependapat dengan mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), yaitu menyatakan tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam firman-Nya QS. At-Taubah, 9: (60). Zakat tidak boleh didistribusikan untuk membangun masjid, jembatan dan lain sebagainya. Alasannya adalah, sasaran tersebut tidak memiliki hak kepemilikan dalam hal zakat, walaupun berfungsi sebagai amal soleh. kalimat innamā  dalam ayat itu menjadi pembatas terhadap selain delapan golongan yang telah ditentukan Allah. Kedua, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, pembiayaan masjid termasuk dalam pembelanjaan zakat sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah, 9: (60) dengan nama sabilillah. Pendapat ini, dalam konteks masa kini sejalan dengan pendapat ulama Al-Azhar dan tokoh pembaharu Sayid Muhammad Rasyid Ridha yang memaknai pengertian sabilillah dengan golongan penerima zakat tidak terbatas. Kata kunci: Hukum zakat, sekolah, dan pesantren, analisis komparatif, Syaikh Abdul Wahab al-Sya’rani, dan Syaikh Mahmud Syaltut
Implementasi Hukum Jaminan dalam Akad Rahn Tasjliy di PT. Pegadaian Syariah: Analisis Ketidakwajiban APHT Rohman, Muhammad Taufiqur; Rosidah, A'immatur; Sholatiah, Lathifah; Muhris, Ahmad
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 1, Juli 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i1.6247

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum jaminan dalam akad Rahn Tasjily di PT. Pegadaian Syariah, dengan fokus pada kebijakan penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk jaminan tanah atau bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Syariah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah tidak mewajibkan APHT untuk jaminan tanah atau bangunan, melainkan hanya menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kebijakan ini, yang bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah mikro, tidak memenuhi asas publicitet dan spesialitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Akibatnya, posisi hukum PT. Pegadaian Syariah sebagai kreditur menjadi rentan dalam kasus wanprestasi atau sengketa kepemilikan, dengan risiko ketidakmampuan eksekusi jaminan secara langsung. Ketiadaan APHT mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum positif, yang dapat melemahkan perlindungan hukum kreditur. Penelitian ini merekomendasikan penerapan APHT secara selektif untuk pinjaman bernilai tinggi dan pemanfaatan sistem pendaftaran elektronik untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kepastian hukum. Abstract. This research aims to analyze the implementation of collateral law in the Rahn Tasjily contract at PT Pegadaian Syariah, focusing on the policy of using the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) for land or building collateral. This research uses a descriptive-analytical qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with PT Pegadaian Syariah, while secondary data was collected from laws and regulations, and sharia law literature. The results showed that PT Pegadaian Syariah does not require APHT for land or building collateral, but only uses a Power of Attorney to Enforce Mortgage Rights (SKMHT). This policy, which aims for efficiency and ease of access for micro customers, does not fulfill the principles of publicity and specialty as stipulated in the Mortgage Law No. 4 of 1996. As a result, PT Pegadaian Syariah's legal position as a creditor becomes vulnerable in cases of default or ownership disputes, with the risk of being unable to execute the collateral directly. The absence of APHT reflects inconsistency with positive law, which can weaken the legal protection of creditors. This research recommends selective application of APHT for high-value loans and utilization of electronic registration systems to maintain efficiency without sacrificing legal certainty.