Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Osgar Sahim Matompo
Unknown Affiliation
Arts Humanities Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Forensic Examinations and Therapeutic Agreement in Indonesia Osgar Sahim Matompo
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 14 No. 1 (2020): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v14i1.299

Abstract

This research describes the type of legal protection for doctors and patients in forensic examinations. The therapeutic agreement is an agreement between doctors and patients which gives doctors the power to give forensic examination services. In the legal aspect of the therapeutical agreement, there appears the rights and responsibilities of each party. This means that both patients and practitioners have their own rights and responsibilities. The method used in this research is the doctrinal method with deductive and inductive approaches. Meanwhile, before the forensic examinations, the doctor needs therapeutical agreements to fulfill rights and responsibilities. Without this agreement, the doctor’s work may not reach a maximum positive effect. Thus, there must be a balance. The doctors need the therapeutic agreement to fulfill their responsibilities in the forensic examinations.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI SAUDI ARABIA BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Osgar Sahim Matompo; Wafda Izziyana
EGALITA Vol 17, No 2 (2022): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v17i2.18282

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan Indonesia baik procedural dan non procedural di atur dalam UU cipta kerja, Setelah masa pandemic covid 19 TIMUR Tengah, khusunya Arab Saudi, adalah  surga bagi calon pekerja migran. Kisah sukses sejumlah Pekerja migran Indonesia beredar luas menjadi magnet. Sehingga begitu ada peluang kerja, peminat berebut, sampai menempuh jalan non procedural Dinamilka ketenagakerjaan harus di iringi dengan hubungan diplomatik antar ke dua negara. Agar jika terdapat masalah maka kedua negara mudah untuk menyelesaikannya. Pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus menganalisis Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak konstitusional  bagi PMI yang diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, Penelitian ini menggunakan motode  hukum normatif-empiris (applied law research) yaitu dengan melihat hukum dalam kenyataan. Penelitian hukum normatif-empiris ini bermula dari kajian hukum positif tertulis. Kajian hukum positif tertulis ini dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan PMI non prosedural merupakan permainan agen dalam mempercepat  WNI bekerja di Arab Saudi.   PMI yang mengadukan permasalahan nya sebagian besar dinyatakan menyalahi ketentuan negara setempat, PMI non procedural yang tertangkap ataupun menyerahkan diri ditampung di Tarhil. Upya negara dalam memberikan perlindungan hak konstitusional dilakukan oleh KBRI  dengan cara melakukan negosiasi diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi terkait denda sekaligus permohonan agar PMI pulang ke tanah air dengan membawa seluruh hak-haknya
Co-Authors Wafda Izziyana