Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strategi Komunikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Fidikom UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v1i1.13932

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, Bab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35, yang menyatakan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.Tuntutan tersebut juga menjadi keharusan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itulah, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang comparative advantages dan center of the production of knowledge. UIN Jakarta harus membangun kinerja internal yang mendukung, baik dari sisi arah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sistem layanan dan sumber daya manusia. Untuk itulah, strategi komunikasi menjadi sangat penting dilakukan agar para stakeholders UIN menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan perubahan yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode survey-kuantitatif dengan penarikan sampling secara acak yang mewakili pejabat struktural, pengajar, mahasiswa, dan pegawai administrasi. Teknik pengumpulan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner yang bersifat tertutup (close ended question) yang dilakukan pada pertengahan mei-2017. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitiaan menunjukkan, bahwa pemahaman responden pada program reformasi birokrasi cukup baik. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari program detail yang mereka sebutkan dan ketahui. Antara lain: pelayanan publik yang harus ditingkatan, penataan struktur organisasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pegawai, reformasi birokrasi kepegawaian, reformasi birokrasi keuangan, penataan sistem manajemen SDM, serta pengembangan pola karier, promosi, mutasi, dan sistem seleksi.
Strategi Komunikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Faculty of Da'wa and Communications Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v1i1.21760

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, Bab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35, yang menyatakan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.Tuntutan tersebut juga menjadi keharusan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itulah, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang comparative advantages dan center of the production of knowledge. UIN Jakarta harus membangun kinerja internal yang mendukung, baik dari sisi arah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sistem layanan dan sumber daya manusia. Untuk itulah, strategi komunikasi menjadi sangat penting dilakukan agar para stakeholders UIN menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan perubahan yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode survey kuantitatif dengan penarikan sampling secara acak yang mewakili pejabat struktural, pengajar, mahasiswa, dan pegawai administrasi. Teknik pengumpulan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner yang bersifat tertutup (closeended question) yang dilakukan pada pertengahan mei-2017. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil penelitiaan menunjukkan, bahwa pemahaman responden pada program reformasi birokrasi cukup baik. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari program detail yang mereka sebutkan dan ketahui. Antara lain: pelayanan publik yang harus ditingkatan, penataan struktur organisasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pegawai, reformasi birokrasi kepegawaian, reformasi birokrasi keuangan, penataansistem manajemen SDM, sertapengembangan pola karier, promosi, mutasi, dan sistem seleksi.Kemudian, tentang penilaian responden terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, responden menilai sudah baik, namun dengan sejumlah catatan. 80 persen bagus tapi perlu ditingkatkan pelaksanaannya, 20 persen bagus dan bisa dilanjutkan.
Membincang Pembubaran Front Pembela Islam dalam Framing Pemberitaan Republika.co.id Rabbina, Fiiki Ridho; Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Faculty of Da'wa and Communications Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v4i1.25850

Abstract

The Indonesian government's decision to dissolve the Front Pembela Islam (FPI) has sparked controversy. Republika.co.id is one of the online media that intensively reported on the disbandment of FPI three days after the government's decision was delivered, which was to release 47 stories on its online site. This article aims to find out how the Republika.co.id media framed the issue concerning the history of Republika as a media that was created by the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI), one of the famous Islamic groups in Indonesia. In addition, this article also analyzes how media framing is related to media ownership to see the media's alignment with power. This article uses framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki to determine how the text strategy of media builds frames. The results show that the Republika.co.id remains critical of the government's policy of disbanding FPI as an organization even though the media owners are part of the government.
From literacy to norms: learning eco-andragogy through participatory environmental change in coastal Banyuwangi Ridho, Kholis; Anggita, Sita Aisah; Irfani, Ali
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol. 13 No. 3 (2025): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1171900

Abstract

The ecological transformation of coastal communities is achieved through the transmission of values, social interaction, education, participation, and institutionalization of collective norms. This study aims to analyze how the EcoRanger program, initiated by the NGO Greeneration Indonesia, can encourage changes in ecological behavior in the community of Pancer Hamlet, Banyuwangi. Using a phenomenological approach, this study explores residents' subjective experiences of the program intervention through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The results indicate that the EcoRanger intervention successfully fostered ecological awareness through educational activities (Educamp and Envirosport), the provision of integrated waste management facilities (SEKOLA), and routine activities for residents and tourists (Weekly Beach Clean-Up). These changes are both material—visible in waste sorting and management practices—and immaterial, in the form of shifts in attitudes, active participation, and the formation of new, collectively maintained social norms. Religious values and local traditions, such as Petik Laut (Sea Sacred) and Baritan, contribute to the internalization of cleanliness messages as part of the community's faith and identity. EcoRanger acts as a social facilitator, filling the gap in the state's role in providing environmental services and public education. This study concludes that sustainable ecological transformation requires synergy between education, infrastructure, citizen participation, and the accommodation of local values. Theoretically, this research offers a novel contribution through the formulation of the concept of community ecoandragogy—an ecological education approach based on lived experience, critical reflection, and the institutionalization of social norms—that broadens the scope of ecopedagogy and can be replicated in other coastal areas.