Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Komunikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Fidikom UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v1i1.13932

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, Bab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35, yang menyatakan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.Tuntutan tersebut juga menjadi keharusan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itulah, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang comparative advantages dan center of the production of knowledge. UIN Jakarta harus membangun kinerja internal yang mendukung, baik dari sisi arah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sistem layanan dan sumber daya manusia. Untuk itulah, strategi komunikasi menjadi sangat penting dilakukan agar para stakeholders UIN menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan perubahan yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode survey-kuantitatif dengan penarikan sampling secara acak yang mewakili pejabat struktural, pengajar, mahasiswa, dan pegawai administrasi. Teknik pengumpulan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner yang bersifat tertutup (close ended question) yang dilakukan pada pertengahan mei-2017. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitiaan menunjukkan, bahwa pemahaman responden pada program reformasi birokrasi cukup baik. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari program detail yang mereka sebutkan dan ketahui. Antara lain: pelayanan publik yang harus ditingkatan, penataan struktur organisasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pegawai, reformasi birokrasi kepegawaian, reformasi birokrasi keuangan, penataan sistem manajemen SDM, serta pengembangan pola karier, promosi, mutasi, dan sistem seleksi.
Strategi Komunikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Faculty of Da'wa and Communications Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v1i1.21760

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, Bab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35, yang menyatakan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.Tuntutan tersebut juga menjadi keharusan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itulah, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang comparative advantages dan center of the production of knowledge. UIN Jakarta harus membangun kinerja internal yang mendukung, baik dari sisi arah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sistem layanan dan sumber daya manusia. Untuk itulah, strategi komunikasi menjadi sangat penting dilakukan agar para stakeholders UIN menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan perubahan yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode survey kuantitatif dengan penarikan sampling secara acak yang mewakili pejabat struktural, pengajar, mahasiswa, dan pegawai administrasi. Teknik pengumpulan dengan wawancara tatap muka menggunakan instrumen kuesioner yang bersifat tertutup (closeended question) yang dilakukan pada pertengahan mei-2017. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil penelitiaan menunjukkan, bahwa pemahaman responden pada program reformasi birokrasi cukup baik. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari program detail yang mereka sebutkan dan ketahui. Antara lain: pelayanan publik yang harus ditingkatan, penataan struktur organisasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pegawai, reformasi birokrasi kepegawaian, reformasi birokrasi keuangan, penataansistem manajemen SDM, sertapengembangan pola karier, promosi, mutasi, dan sistem seleksi.Kemudian, tentang penilaian responden terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, responden menilai sudah baik, namun dengan sejumlah catatan. 80 persen bagus tapi perlu ditingkatkan pelaksanaannya, 20 persen bagus dan bisa dilanjutkan.
Membincang Pembubaran Front Pembela Islam dalam Framing Pemberitaan Republika.co.id Rabbina, Fiiki Ridho; Irfani, Ali
Jurnal Studi Jurnalistik Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Studi Jurnalistik
Publisher : Faculty of Da'wa and Communications Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jsj.v4i1.25850

Abstract

The Indonesian government's decision to dissolve the Front Pembela Islam (FPI) has sparked controversy. Republika.co.id is one of the online media that intensively reported on the disbandment of FPI three days after the government's decision was delivered, which was to release 47 stories on its online site. This article aims to find out how the Republika.co.id media framed the issue concerning the history of Republika as a media that was created by the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI), one of the famous Islamic groups in Indonesia. In addition, this article also analyzes how media framing is related to media ownership to see the media's alignment with power. This article uses framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki to determine how the text strategy of media builds frames. The results show that the Republika.co.id remains critical of the government's policy of disbanding FPI as an organization even though the media owners are part of the government.