Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Privat Law
Pranoto, ,
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BUKAlApAK SEBAGAI MARKETPLACE DENGAN pENJUAl SEBAGAI MERCHANT (Studi di Bukalapak.com) Adhwaisy Meifriday, Jasmine; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48420

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller  as a merchant in the marketplace Bukalapak and to find out how the legal consequence from the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, and source of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. The results of this study, it is known that the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak has not met entirely a legality of the transaction pursuant to Article 1320 of the civil code and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 regarding the information and online transaction. Which is in every legal relationship between the participate there must be a legal consequence.Keywords: Legal Relationship; Marketplace; Legal ConsequenceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace  dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak serta untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak sepenuhnya belum memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang  mana  dalam  setiap  hubungan  hukum  para  pihak  pasti  terjadi  suatu  akibat hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Marketplace; Akibat Hukum
EKSEKUSI BENDA MILIK PIHAK KETIGA KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di PT Pegadaian Cabang Nganjuk) Windy, '; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48415

Abstract

AbstractThis article aims to know when the debtor does not inform the third party if the goods will be made  collateral and then the debtor is tort. This article belongs to the type of empirical research that is descriptive to provide data that is likely to be about human, state or other symptoms with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using data collection tools such as document study or library material, observation or observation, and interviews or interview. The results showed that the execution of the goods owned by third party debtor in PT. Nganjuk Pawn Branch can be done by parate execution, ecsekutorial title and sales under hand by means of selling pawn objects is carried out publicly according to local customs and customary requirements, which in practice in its implementation is carried out after maturity of 120 days or 4 months from the date of credit.Keywords: Pawnshop; Pawn Object Execution; TortAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui ketika debitur tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak  ketiga jika barangnya akan dijadikan jaminan gadai dan kemudian debitur tersebut wanprestasi. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Debitur Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Nganjuk dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan dengan cara melakukan penjualan benda gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim, yang pada praktiknya dalam pelaksanaannya dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.Kata Kunci: Pegadaian; Eksekusi Benda Gadai; Wanprestasi
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE Suwandaru, Gatut Adhi; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60465

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin  fair use  dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.
IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO Harum, Novianti Elma; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60475

Abstract

Artikel  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  pelaksanaan  eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank  serta  sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan  perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL Saputra, Michael Rizky; Pranoto, ,; Tejomurti, Kukuh
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60469

Abstract

Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama  terkait perlindungan konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang melakukan pencantuman logo OJK dalam platformnya. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum  normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan dengan FinTech peer to peer lending, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal. Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platformnya. Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.
Co-Authors Adhwaisy Meifriday, Jasmine Harum, Novianti Elma Kukuh Tejomurti, Kukuh Saputra, Michael Rizky Suwandaru, Gatut Adhi Windy, '