Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kalabbirang Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Muin, Sri Amlinawaty
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara Muin, Sri Amlinawaty
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang134

Abstract

Tujuan Penelitian untuk menganalisis kedudukan hak angket sebagai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum mormatif. Hasil penelitian bahwa Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20A ayat (2)) mengatur dan merekomendasikan diatur dengan Undang-Undang dengan asumsi dan dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Presidensil adalah juga Parlemen harus punya hak sebagai bagian dari Fungsi Pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil Penelitian menunjukkan penggunaannya cenderung royal bahkan sasarannya melebar menjadi alat penekan terhadap Pemerintah. Ini terjadi sebagai akibat belum diaturnya dalam Undang-Undang tentang Hak Angket. The purpose of the study was to analyze the position of the questionnaire right as a function of supervision of state administration. The research method used is a normative legal research method. The results of the study that the House of Representatives' Questioning Rights (Article 20A paragraph (2)) regulates and recommends are regulated by law with the assumption and with the wishes of the House of Representatives in the Presidential Government System that the Parliament must have the right as part of the Oversight Function owned by the Council House of Representatives. Research results show that their use tends to be royal even the target is widening to be a pressure tool on the Government. This happened as a result of not having been regulated in the Law on Questionnaire Rights.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Balai Pemasyarakatan Fadel, Muhammad; Gadjong, Agussalim; Muin, Sri Amlinawaty
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.400

Abstract

Abstract: This study aims to find out and analyze how effective the policies contained in the circular letter of the minister for the utilization of the state apparatus for bureaucratic reform number 18 of 2021 are for the state civil apparatus in the Makassar Class I Penitentiary Office. This study uses empirical research methods, namely materials obtained from Literature Studies and materials obtained from field research. The results of this study indicate that policy implementation is one of the keys to stopping the spread of Covid-19. The policy steps taken are first, the existence of a clear legal umbrella (norm). Second, the existence of legal products as a technical step from the existing legal umbrella (instruments). And third, there is legal protection (waarborg) for all stakeholders in the process of preventing the spread of Covid-19. The recommendations in this study are related to the effectiveness of the implementation of the policies contained in the circular letter of the minister of pan-rb no.18 of 2021 for the state civil apparatus at the Makassar Class I Penitentiary Office. The Makassar Class I Correctional Center responded to this policy by implementing several innovations, especially by providing guidance and supervision by utilizing internet-based information technology media. This innovation can cut off physical interaction in carrying out public services so as to facilitate the process of mentoring and supervising Makassar Class I Correctional Center clients in the midst of the COVID-19 pandemic. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa efektiv kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 18 tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara di kantor balai pemasyarakatan kelas I makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (waarborg) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas implementasi kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pan-rb no.18 Tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara pada kantor balai pemasyarakatan kelas I makasssar. Balai pemasyarakatan kelas I makassar merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan beberapa inovasi, terutama dengan melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan memanfaatkan media teknologi informasi berbasis internet. Inovasi ini dapat memotong interaksi fisik dalam melakukan pelayanan publik sehingga mempermudah proses pembimbingan dan pengawasan kepada klien balai pemasyarakatan kelas I Makassar di tengah wabah pandemi covid-19.
Protection of the Work Rights of Heroines Setia Indira, Putri; Jasmaniar, Jasmaniar; Muin, Sri Amlinawaty
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.667

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the regulation of civil law in Indonesia concerning the protection of women workers' reproductive rights and the application of civil law in employment contracts related to these rights. The research employs an empirical legal research method. The findings reveal two main points: First, the protection of women workers' reproductive rights in Makassar has been partially implemented, such as maternity leave, but rights related to menstrual leave, pregnancy leave, and breastfeeding facilities remain inadequate. Second, the application of civil law in employment contracts for women workers is not yet optimal. The contributing factors include the need to enhance monitoring and enforcement of regulations regarding women workers' reproductive rights. Education for companies and workers is also necessary to raise awareness and compliance. Additionally, more specific regulations are required to ensure the effective implementation of these protections in Makassar. Keywords: Legal Protection, Reproductive Rights, Women Workers/Laborers Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait perlindungan hak reproduksi pekerja/buruh wanita dan penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: Perlindungan hak reproduksi pekerja wanita di Makassar sudah diterapkan sebagian, seperti cuti melahirkan, namun hak terkait cuti haid, cuti hamil, dan fasilitas menyusui masih kurang dan Penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja pekerja wanita belum optimal. Kemudian yang menjadi alasan antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait hak-hak reproduksi pekerja wanita. Edukasi kepada perusahaan dan pekerja juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, aturan yang lebih spesifik diperlukan agar implementasi perlindungan hak-hak tersebut dapat berjalan lebih efektif di Kota Makassar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Reproduksi, Pekerja/Buruh Wanita
Co-Authors Fadel, Muhammad Gadjong, Agussalim Jasmaniar, Jasmaniar Setia Indira, Putri