<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi tahun 2018/2019, izin yang dikeluarkan Pemkab Bekasi seluas 84,3 hektar untuk permukiman, sedangkan sisa lahan seluas 415,7 hektar merupakan kawasan industri. Berdasarkan Pasal 43 dan 45 pembangunan Meikarta melanggar pemanfaatan ruang wilayah, fungsi kawasan dan ketetapan zonasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran lain proyek Meikarta yaitu melakukan tindakan penyuapan terhadap Bupati Bekasi periode 2017-2022, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi serta Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan izin lahan pembangunan secara penuh.Kata Kunci: Kajian Proyek Meikarta dan Perda Kab.Bekasi No. 12 Tahun 2011]]>
