p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Retno, Ari
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sambas) Kartika, Amelia; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1165

Abstract

Abstrak Amelia Kartika. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek Penelitian dengan teknik purposive atau hanya informan yang mengetahui Pembunuhan Berencana yaitu: (1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sambas, (2) Panitera Pengganti, dan (3) saksi korban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertimbangan Hakim itu dari surat dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian, Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyebabkan anak mati, hakim melihat data, saksi, dan barang bukti yang ada, syarat-syarat terdakwa dipidana, dan hakim dapat memutuskan terdakwa dihukum pidana mati. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana Abstract Amelia Kartika. Analysis of Judges’ Considerations in Imposing the Death Penalty Against Planned Murder (Case Study at The Sambas District Court). Faculty of Teacher Training and Education, PGRI University Yogyakarta. July 2020. This study to determine the judge’s consideration in imposing capital punishment against premedditated murder at the Sambas District Court. This study uses a qualitative method. Researcher collect data by making observations, interviews and dokumentation to obtain complete and detailed data. The research subjects used purposive technique or only imformant who knew planned killings were (1) Chief Judge of the Sambas District Court, (2) Substitute Registrars, and (3) victimwitnesses. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Check the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the Judge’s consideration from the indictment which stated the defendant and his younger brother had committednthe murder planned in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1)-1 of the Criminal Code, that there is a an element of deliberation, there is planning in the act and there is a death, Article 80 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and causing children to die, the judge looks at the data, witnesses, and existing evidence,the conditions for the defendant to be sentenced,and the judge can decide that the defendant is sentenced to death. Keywords: Judge’s Consideration, Death Penalty, Planned Murder
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PPKN DENGAN MODEL SQ3R SISWA KELAS VII E MTs N 7 SLEMAN TAHUN AJARAN 2018/2019 Astuti, Aprilia; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i1.879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R. 2) Upaya meningkatkan prestasi belajar PPKn dengan model SQ3R siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman tahun ajaran 2018/2019. Penelitian dilakukan di MTs N 7 Sleman pada tahun ajaran 2018/2019 dengan subjek penelitian siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan Siklus Model spiral Kemmis dan Taggart yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskripsi Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn di kelas VII E MTs N 7 Sleman. 2) Prestasi pembelajaran ditingkatkan melalui penerapan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) di kelas VII E MTs N 7 Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar PPKn siswa sebelum dilakukan tindakan yaitu 63,09 setelah siklus I prestasi belajar PPKn siswa menjadi 73,09 dan setelah siklus II prestasi belajar PPKn siswa meningkat menjadi 81,09.Kata kunci: Meningkatkan, Prestasi Belajar, PPKn, SQ3R.
PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL) Rahmadani, Ajeng; Retno, Ari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1166

Abstract

Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput