Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Yonani, Yonani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.79

Abstract

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dengan mempekerjakan anak untuk mendapatkan keuntungan yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis dikota palembang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, untuk mengetahui macam-macam tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, serta mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris. Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Palembang di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi secara ekonomi
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i4.113

Abstract

Abstract People's contribution tax to the state treasury is based on the law without receiving any direct merit (contra-performance) which can be directly demonstrated and which is used to pay for public expenses. Tax crime by adding fictitious costs. Making a management contract with a group company abroad incurs management fees/technical fees/consultant costs. But actually, no service is performed. Then, to pay off the management fee/technical fee/consultant fee, funds will be transferred from the company account to the group company account abroad. The company will make costs or receipts where no costs are actually incurred, then the fictitious financing money will be transferred from the company to a temporary escrow account which will then be distributed to shareholders. By making a hedging or wash-out contract with a backdated date, the Taxpayer (WP) will always suffer a loss in the hedging or wash-out. Repayment of hedging/wash out losses will be transferred from the company account to the group company account abroad. Keywords: Operandi, Tax, Crime
Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Dalam Kaitannya Dengan Sistim Peradilan Pidana Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rule of law is a state that takes the law first and guarantees the security of its citizens. The sustainability of ethnic, national and social life in Indonesia requires the implementation of the practice of the rule of law. The term Indonesian rule of law is often associated with the rechtsstaat and rule-of-law, based on the number of constitutions that have ever been made in Indonesia. These constitutions all affirm that Indonesia is a rule of law. Human rights must be taken into account when assisting prisoners. If rights are seen as a form of compensation that represents pain, then the only reason for suffering is for the prisoner to lose his freedom, both temporarily and for the rest of his life.
DINAMIKA HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Yonani, Yonani; Aprita, Serlika; Ariansyah, Diky; Nuriah, Syahdila
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20363

Abstract

Di Indonesia, lima tahun terakhir ini sangat pesat perkembangan teknologi sampai sampai merambah ke bidang transportasi yang dinamakan transportasi online. Keberadaan transportasi online dihipotesiskan oleh sebagian besar masyarakat sebagai hal yang positif dari revolusi Industri 4.0 dalam bidang transportasi di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat juga memandang negatif transportasi online ini, karena keberadaan transportasi online ini dianggap menggusur keberadaan transportasi konvensional dan berdampak penghasilan dari transportasi konvensional ini semakin menurun. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online maupun transportasi konvensional harus diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji peraturan terkait transportasi dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online. Maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberi payung hukum tentang transportasi online ini.
Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Dalam Kaitannya Dengan Sistim Peradilan Pidana Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rule of law is a state that takes the law first and guarantees the security of its citizens. The sustainability of ethnic, national and social life in Indonesia requires the implementation of the practice of the rule of law. The term Indonesian rule of law is often associated with the rechtsstaat and rule-of-law, based on the number of constitutions that have ever been made in Indonesia. These constitutions all affirm that Indonesia is a rule of law. Human rights must be taken into account when assisting prisoners. If rights are seen as a form of compensation that represents pain, then the only reason for suffering is for the prisoner to lose his freedom, both temporarily and for the rest of his life.
Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak Di Indonesia Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

People's contribution tax to the state treasury is based on the law without receiving any direct merit (contra-performance) which can be directly demonstrated and which is used to pay for public expenses. Tax crime by adding fictitious costs. Making a management contract with a group company abroad incurs management fees/technical fees/consultant costs. But actually, no service is performed. Then, to pay off the management fee/technical fee/consultant fee, funds will be transferred from the company account to the group company account abroad. The company will make costs or receipts where no costs are actually incurred, then the fictitious financing money will be transferred from the company to a temporary escrow account which will then be distributed to shareholders. By making a hedging or wash-out contract with a backdated date, the Taxpayer (WP) will always suffer a loss in the hedging or wash-out. Repayment of hedging/wash out losses will be transferred from the company account to the group company account abroad.
Upaya Penanggulangan Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin Yonani, Yonani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1372

Abstract

This study aims to explore the steps taken by the Banyuasin Class II B Narcotics Correctional Institution (Lapas) in overcoming conflicts that occur between prisoners. Conflict between prisoners is a serious problem that can disrupt stability and security within the prison. In this research, the author uses normative and empirical juridical approaches. The results show that the Correctional Institution has implemented various efforts to defuse conflicts, such as persuasive approaches and internal mediation, increased religious activities, skills training, strict supervision, as well as the formation of security squads involving prisoner leaders. However, despite these efforts, their effectiveness is still hampered by several challenges. Limited facilities, overcapacity, and lack of training for officers are some of the factors that hinder the success of these programs. Therefore, cross-sectoral cooperation is needed to create a safe, orderly, and conducive environment for all prisoners.
Co-Authors Aprita, Serlika Ariansyah, Diky Nuriah, Syahdila