Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal IMAJI
Atmojo, Kemala
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang Nur, Kurniadi; Juwita, Juwita; Atmojo, Kemala
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i3.2134

Abstract

Salah satu indikator perkembangan ekonomi Indonesia adalah Investor. Investor merupakan aktor yang memiliki peran untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi negara. Penanaman modal (investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan, maupun kebijakan industri pertambangan di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan pengkajian bahan hukum sekunder dan analisis data yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait Investor di bidang pertambangan saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang dianggap oleh Pemerintah sebagai dasar regulasi yang masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya terkait perlindungan hukum Investor di sektor pertambangan mineral dan batubara.
Dampak Hukum Penghinaan Terhadap Kepala Negara Terkait Aturan Yang Ada Helena, Tio; Suyanto, Suyanto; Atmojo, Kemala
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2418

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis terhadap Dampak hukum penghinaan terhadap kepala Negara, dengan melihat aplikasi putusan pidana penjara terhadap Hermawan Susanto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum penghinaan terhadap kepala negara, dan alasan hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana serta alasan terdakwa tidak melakukan upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder. Untuk membahas tindak pidana penghinaan Kepala Negara digunakan teori absolut dan teori relatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menimbul eforia kebebasan berpendapat oleh karena itu hukum harus ditegakkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, selanjutnya untuk mencegah terjadinya kasus penghinaan presiden di masa datang, perlu terus upayakan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara penyampaian pendapat tanpa melakukan penghinaan terhadap pihak lain termasuk kepala negara ataupun pejabat negara lainnya. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dan dijamin oleh Undang undang, tetapi ada tata cara yang baik dalam menyampaikan pendapat tersebut, yaitu mengkritisi tanpa melakukan penghinaan atau ancaman terhadap pihak yang dikritik. Putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dalam kasus ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tentu juga menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat, agar berhati hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi disiarkan dengan menggunakan teknologi Informasi hingga dapat diakses oleh seluruh khalayak bukan saja di Indonesia, tapi diseluruh dunia.
FILM DAN REPRESENTASI SISTEM HUKUM (SEBUAH PENGANTAR) Atmojo, Kemala
IMAJI Vol. 12 No. 1 (2021): Sinema dan Wacana
Publisher : Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52290/i.v12i1.16

Abstract

Film dapat merepresentasikan sistem hukum yang berlaku di mana film itu dibuat. Maka menonton film tak sekadar menikmati cerita yang disampaikan, tetapi sekaligus bisa belajar bagaimana kondisi sosial, budaya, politik, dan hukum di negeri film itu diproduksi. Twelve Angry Man adalah salah satu contoh film yang dapat menggambarkan perbedaan sistem hukum di Amerika Serikat (common law) dan Indonesia (civil law). Namun dunia yang makin menyatu membuat kedua sistem hukum itu mulai bercampur di beberapa bidang.
Co-Authors Helena, Tio Juwita Juwita, Juwita Nur, Kurniadi Suyanto Suyanto