Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Malombeke, Erick
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Berita Acara Pemeriksan (BAP) Dalam Penanganan Perkara Pidana  Oleh Kepolisian dan bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan  (BAP) Dalam Proses Pengadilan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penanganan tindak pidana sangatlah penting karena seperti yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya bahwa Berita Acara pemeriksaan dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi bukti yang sah bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah dengan demikian hal itu membuat BAP sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan. Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. 2. Pencabutan BAP di persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa harus mengikuti syarat pencabutan BAP dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis alasan yang mendasar dan logis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat jika di dukung oleh alat bukti yang lain yang dapat menunjukan bahwa alasan pencabutan BAP tersebut benar dan dapat dibuktikan di depan hakim persidangan.Kata kunci: berita acara pemeriksaan;
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN LELANG NON EKSEKUSI OLEH PEJABAT LELANG KELAS 2 (NOTARIS) DIMASA PANDEMI COVID -19 Fransiscus Liono, Cliff Edward; Malombeke, Erick; Thariqi, Muhammad Rayhan; Daba Dida, Dewi F.M.
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.712

Abstract

Notaries are included in the Class II. Unlike Class I Auction Officers who can conduct various types of auctions, Class II Auction Officers are only authorized to handle Voluntary Non-executory Auctions. Voluntary Non-Execution Auction is an auction to carry out the sale of goods owned by individuals, groups of individuals or private business entities that are auctioned voluntarily by their owners. This paper is prepared using the normative juridical method, which will discuss the development of auction rules, especially during the Covid-10 Pandemic. With the existence of PMK No.213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Auction Implementation, Notaries including Class II Auction Officials can implement the new provisions. Some examples of problems that have the potential to hinder the implementation of auctions by notaries as Class II Auction Officials include a provision where each Auction participant must deposit an Auction bid guarantee of at least 20% and a maximum of 50% of the auction limit value must pay the auction price and Auction Duty which is carried out no later than five working days after the implementation of the Auction. This certainly makes it difficult for the Covid-19 Pandemic condition because people's purchasing power is declining. In addition, the potential for holding auctions electronically can be disrupted by some cyber notary obstacles.