Lempoy, Olivya P.
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PERBANDINGAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO PERIODE 2011-2014 DAN PERIODE 2016-2019 Lempoy, Olivya P.; Morasa, Jenny; Wokas, Heince R. N.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.006 KB) | DOI: 10.35794/emba.v8i4.31168

Abstract

Abstrak: Porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal dicerminkan melalui sebuah rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terselenggaranya pelayanan publik yang memadai. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado  periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019. Metode analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai belanja daerah dari data kuantitatif serta untuk mengetahui perbedaan belanja modal Pemerintah Kota Manado  periode tahun 2011-2014 dengan periode tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa Belanja modal pada periode sebelumnya memiliki perbedaan dengan belanja modal pada periode tahun 2016-2019. Adanya Kesulitan untuk mencapai ketentuan penganggaran belanja modal 30% seperti diamanatkan dalam Permendagri panduan penyusunan APBD karena porsi belanja modal beralih menjadi belanja lain. Menunjuk Lampiran I bagian III Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah. Kata Kunci :Belanja modal.Belanja daerah. Anggran daerah