<![CDATA[Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBJPB) atau Sustainable Public Procurement (SPP) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dunia dalam Sustainable Development’s Goals (SDGs). Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah mengakomodasi perihal SPP. Posisi Indonesia terkait tingkat kematangan dalam menjalankan rencana SPP atau PBJB, adalah “kuat” terlihat pada kemauan politik pemerintah dan kemauan penyedia barang atau jasa dalam menjalankan SPP. Menjadi permasalahan adalah apakah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sanggup mengikuti protokol tersebut. Untuk meneliti hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait, dan mengikuti serangkaian diskusi atau focus group discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, melakukan desk study melalui internet dan bahan-bahan relevan dari LKPP.Pasar yang diwakili oleh asosiasi produsen dan beberapa K/L menyatakan setuju adanya pemberlakuan SPP atau PBJP yang Berkelanjutan. SPP akan memberikan banyak manfaat. Terutama untuk kualitas kehidupan yang lebih baik dan dari sisi kuantitas akan menguntungkan perekonomian nasional dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun ada beberapapersyaratan yang ditengarai menjadi perlu (necessary and sufficient). Misalnya pertama adalah struktur industri harus berdiri dengan baik (untuk kasus industri komputer). Kemudian adanya program pemberdayaan terhadap UMKM. Selain itu diharap adanya pemberlakuan level playing field atau keadilan berkompetisi terhadap produsen luar negeri sehingga tidak memunculkan semacam kecenderungan untuk lebih mempercayai produk luar negeri.]]>
