Pardiyanto, Martinus Aditya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Nilai Kegotongroyongan Sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (SMK Teuku Umar Semarang) Makarim, Sayoto; Pardiyanto, Martinus Aditya; Nugroho, Novianto
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.9096

Abstract

Pembelajaran nilai kegotongroyongan sebagai implementasi PPK telah berhasil dalam pengajaran yang efektif, artinya para siswa dapat menerapkan kehidupan sehari-hari dan hasil belajar tersebut dapat memberikan teladan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi emas 2045 disebut generasi milenial berupaya mengembangkan sikap positif yang berlandaskan Intelegensi Emotional Spiritual Quotient sehingga generasi  nantinya mempunyai mental yang siap untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode terapan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dasar (basic research). Berdasarkan tingkat kealamiahan (natural setting) metode penelitian ini dalam kelompok penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pelajaran PPKn di SMK Teuku Umar Semarang dapat mengadopsi model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dengan 6 (enam) tahap pembelajaran yaitu (1) mengidentifikasikan topik dan mengatur para siswa dalam kelompok, (2) merencanakan tugas yang akan dipelajari, (3) melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) mempresentasikan laporan akhir, dan (6)  evaluasi pencapaian. Efektivitas program pelajaran PPKn terhadap sikap perilaku atau karakter bagi para siswa di SMK Teuku Umar Semaranag adalah sebesar 72,63% yang termasuk dalam kategori baik. Faktor-faktor yang merupakan kendala dalam penelitian ini adalah dari para siswa, guru, dan alokasi waktu pelajaran sangat terbatas. Menanamkan nilai kegotongroyongan sebagai implementasi PPK pada pelajaran PPKn sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada waktu pelajaran disekolah saja, melainkan harus melibatkan peran lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan di luar sekolah, dan lingkungan masyarakat.Kata kunci :  implementasi, pembelajaran, penguatan pendidikan karakterABSTRACTLearning the value of mutual cooperation as an implementation of PPK has succeeded in teaching effectively, meaning that students can apply everyday life and the learning outcomes can provide examples of life in society, nation and state. The golden generation of 2045 is called the millennial generation trying to develop a positive attitude based on the Intelligence Emotional Spiritual Quotient so that future generations have a mentality that is ready to compete with other developed countries. This research method was carried out using applied methods with a descriptive quantitative approach. This research can be classified as basic research. Based on the level of naturalness (natural setting) this research method is in the applied research group, namely research that aims to solve practical life problems. Based on the results of the research and discussion of the research, it can be concluded that the PPKn lesson model at Teuku Umar Vocational High School Semarang can adopt a group investigation type cooperative learning model with 6 learning stages (syntax), namely (1) identifying topics and organizing students in groups, (2) planning tasks that will be studied, (3) carry out investigations, (4) prepare final reports, (5) present final reports, and (6) evaluate achievements. The effectiveness of the PPKn lesson program on behavior or character for students at Teuku Umar Semaranag Vocational School is 72.63% which is included in the good category. The factors that were obstacles in this study were the students, teachers, and the time allocation for lessons was very limited. Instilling the value of mutual cooperation as the implementation of PPK in Civics lessons should not only be carried out during class time, but must also involve the role of the family environment, the educational environment outside of school, and the community environment.Keywords : implementation, learning, strengthening character education
KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pardiyanto, Martinus Aditya
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.741 KB) | DOI: 10.26623/jic.v2i2.660

Abstract

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  Martinus Aditya PardiyantoDosen Pancasila Fakultas Ekonomi Universitas Semarang  ABSTRAKDengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15 Januari 2014 dapat memberi ruang bagi Pemerintahan Desa. Dikarenakan Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat tidak selamanya berada dilingkungan perkotaan saja, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah di mulai dari Desa. Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini (1). Siapakah aktor aktor yang diuntungkan di balik Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2). Potensi konflik apakah yang dimungkinkan timbul dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa: Kelompok Kepentingan, Politisi Dan Partai Politik, Kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan, selain kelompok kepentingan, para politisi menggunakan partai politik untuk meraih kekuasaan. Serta Pemerintahan Desa, Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat Badan Permusyawaratan Desa pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat undang undang desa. Potensi konflik yang dimungkinkan timbul, Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan melahirkan konflik baru bagi sebagian masyarakat yang ada di desa, baik konflik manifes maupun konflik laten. Saran Sebuah perubahan   menjadi desa mandiri jangan disalah artikan bahwa Pemerintah lainnya menjadi tidak bertanggungjawab untuk kelangsungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa malah seharusnya     pemerintah pusat mendorong dan membangkitkan semangat bagi pemerintah desa untuk maju dan bangkit serta berbenah diri sehingga wajah pemerintahan desa memang   dapat menjadi   citra pemerintahan lainnya dimata masyarakat.  Kata Kunci: Dampak, Desa, Konflik.          SOCIAL AND ECONOMIC CONFLICTS AS THE IMPACT OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE  Martinus Aditya PardiyantoLecturer of Pancasila, Faculty of Economics, University of Semarang  ABSTRACTWith the enactment of Law Number 6 Year 2014 on the Village on January 15, 2014 can make space for the Village Government. Since welfare and economic prosperity of the people are not always located in urban area, building Indonesia begins from the village. The problems discussed in this thesis are (1). Who are the beneficiaries behind Law No. 6 of 2014 on Villages (2). What are the potential conflicts that exist in accordance with the stipulation of Law No. 6 of 2014 about the Village? Based on the results of research and discussions, it can be explained: Interest Groups, Politicians and Political Parties, Interest groups play an important role in the formation of policies, in addition to interest groups, politicians use political parties to gain power, as well as Village Government. The extent of village government regulations without strong supervision from the Village Deliberative Council ultimately opens opportunities for corruption in the village due to the lack of personnel resources, especially if the government is negligent in conducting guidance and supervision over the mandate of the village law. Potential conflicts that arise, Law Number 6 Year 2014 about the Village will give birth to new conflicts for some communities in the village, both manifest conflict and latent conflict. Suggestions a change to become an independent village should not be misunderstood, that other government levels become irresponsible for the operation of the governance of the village. Furthermore, the center government encourages and pushes spirit for the village government to advance and rise and clean up themselves, so that the village administration can indeed be the image of other government in the eyes of society.Keywords: Impact, Village, Conflict.