Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum LAWPASS
Joko Suryono, Leli
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Hukum

 1 
Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Joko Suryono, Leli; Anggriani, Reni
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0117.228-235

Abstract

Financial Services Authority Regulation Number 19/POJK.03/2014 concerning Financial Services Without Offices In the Context of Inclusive Finance, the Financial Services Authority in collaboration with the Banking sector makes services sell well. In this study as clever behavior is Bank Central Asia, which is one of the banks that conducts Officeless Financial Services, because it needs to serve people in remote areas, it is necessary to know the definition of clever service in order to know how the legal position of Third Parties in managing smart services still unclear, especially the legal status of the Third Party as a liaison between the bank and the customer. The purpose of the study is to examine and analyze the legal standing of third parties in financial services without offices. This research is a normative legal research that examines the principles, legal concepts and legislation related to the legal position of third parties in the provision of financial services without offices. The conclusion of this study is that Officeless Financial Services is an activity of providing banking services and/or other financial services carried out not through office networks and legal relations of the parties based on cooperation agreements and internal circulars. The legal position of third parties is as a bank liaison with customers (agents) and an extension of the bank (partner), where in each implementation there are rights and obligations that must be fulfilled in order to achieve the implementation of salable services.
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH Muallidin, Isnaini; Joko Suryono, Leli
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0051.127-139

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai  program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasiberbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah,  dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur.  Kedua, untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan.
Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor Joko Suryono, Leli; Anggriani, Reni
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0117.228-235

Abstract

Financial Services Authority Regulation Number 19/POJK.03/2014 concerning Financial Services Without Offices In the Context of Inclusive Finance, the Financial Services Authority in collaboration with the Banking sector makes services sell well. In this study as clever behavior is Bank Central Asia, which is one of the banks that conducts Officeless Financial Services, because it needs to serve people in remote areas, it is necessary to know the definition of clever service in order to know how the legal position of Third Parties in managing smart services still unclear, especially the legal status of the Third Party as a liaison between the bank and the customer. The purpose of the study is to examine and analyze the legal standing of third parties in financial services without offices. This research is a normative legal research that examines the principles, legal concepts and legislation related to the legal position of third parties in the provision of financial services without offices. The conclusion of this study is that Officeless Financial Services is an activity of providing banking services and/or other financial services carried out not through office networks and legal relations of the parties based on cooperation agreements and internal circulars. The legal position of third parties is as a bank liaison with customers (agents) and an extension of the bank (partner), where in each implementation there are rights and obligations that must be fulfilled in order to achieve the implementation of salable services.
MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH Muallidin, Isnaini; Joko Suryono, Leli
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0051.127-139

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai  program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasiberbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah,  dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur.  Kedua, untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan.
Co-Authors Dwi Ardhia, Nanda Isnaini Muallidin Ode Muhammad Rafi’ud Darajat, La Reni Anggriani, Reni