Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Prianggoro, Jarot; Agus Subianto; Sri Umiyati; Lunariana Lubis
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3213

Abstract

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, khususnya Sungai Brantas yang mengalir melalui Kota Surabaya. Kebijakan Pengelolaan Sungai telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang mencakup konservasi, pemanfaatan dan pengendalian kerusakan air. Kondisi sungai Brantas telah tercemar oleh aktivitas masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pencegahan pencemaran sungai dalam konservasi sungai yang mana standar kualitas air sungai menjadi syarat untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sungai di Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan (2) menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan.
ANALISA KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS SIDOTOPO KOTA SURABAYA Lunariana Lubis; Wildan T. Raharja; Agus Wahyudi
Publiciana Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.941 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v12i1.198

Abstract

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai unit kesehatan tingkat pertama sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.Tingkat pemanfaatan terhadap pelayanandi Puskesmas sangat terkait dengan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikanusaha melayani kebutuhan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas Sidotopo merupakan Puskesmas di Surabaya yang mengalami penurunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Temuan dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil di lapanganbahwa kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas Sidotopo baik, namun masih perlu pengembangan sumber daya manusia khususnya pada pengembangan kemampuan pengetahuan. Kata Kunci : Kompetensi, Tenaga kesehatan, Pelayanan kesehatan
Stakeholder Collaboration in the Development of Essential Ecosystem Area M. Husni Tamrin; Lunariana Lubis
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 1, (June 2023) [Accredited Sinta 2, No 10/E/KPT/2019]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i1.2065

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the process of collaborative governance in the development of the Ujungpangkah Mangrove (MUP) Essential Ecosystem Area (KEE) in Gresik Regency, East Java which has been established by the Governor of East Java in 2020. Collaboration between government and non-government is seen from the aspect of their respective roles each stakeholder, common understanding and goals, clarity of roles and responsibilities of each party, commitment of stakeholders in carrying out roles and responsibilities, reciprocal relationships and dependencies as well as potential conflicts and efforts made to resolve these conflicts for the sustainability of KEE-MUP as an ecotourism destination. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results show that the dynamics of collaborative governance are not good, this can be seen from the unclear understanding and common goals among stakeholders. The collaboration scheme carried out by the government to build trust and commitment in the development of KEE must be carried out so that the roles of each stakeholder are clearly known. With these facts, common perceptions between stakeholders are needed as well as arrangements for rights and obligations in effective management, each stakeholder must bear the costs of managing KEE which is his responsibility, and is entitled to benefit from managing KEE through activities that are legally justified. As well as a partnership mechanism between stakeholders in the management of KEE, the mechanism for sharing costs and benefits must be regulated in a transparent, fair and fulfilling the principle of equality.