Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia MANUSKRIPTA
Kramadibrata, Dewaki
Unknown Affiliation
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mu'jizah, Iluminasi dalam surat-surat Melayu abad ke-18 dan ke-19. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, cole fran aise d'Extr me-Orient, Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, and KITLV-Jakarta, 2009, 204 pp.[Seri Buku Pustaka hikmah Disertasi 2] Kramadibrata, Dewaki
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 12, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika Hubungan Pemerintah Kolonial Belanda dengan Raja- raja Badung-Bali Berdasarkan Naskah Surat Perjanjian ML. 487 Lestari, Khopipah Indah; Kramadibrata, Dewaki
Manuskripta Vol 12 No 1 (2022): Manuskripta
Publisher : Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33656/manuskripta.v12i1.146

Abstract

This article discusses one of the agreements between the rulers of Badung Kingdom, Bali and Dutch Government, one that is included in the bundle manuscript named Surat Perjanjian ML. 487. The letter was written in Kuta on 22 Sya'ban 1265 Hijriyah (13 July 1849) or in 1745 the date of Bali and was issued by the Governor General of the Dutch East Indies on 22 August 1849. The purpose of this study is to explain the relationship between the Kingdom of Badung and the Dutch colonial government and its efforts to abolish hak tawan karang (Klip Recht) in the Badung Kingdom. To achieve these goals, the research was carried out using philological research methods, started from manuscript selection, transliteration, and tracing the historical background to discuss the contents of the text of the manuscript. The results showed that there were several regulations imposed by the Dutch colonial government on the Badung Kingdom. The effort to abolish hak tawan karang later became the main weapon of the Dutch colonial government in completely conquering the Badung Kingdom. === Artikel ini membahas salah satu perjanjian antara penguasa Kerajaan Badung, Bali dengan pemerintah kolonial Belanda, yaitu perjanjian yang tercantum dalam bundel naskah Surat Perjanjian ML. 487. Surat tersebut ditulis di Kuta pada 22 Sya’ban 1265 Hijriyah (13 Juli 1849) atau pada tahun 1745 tarikh Bali dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1849. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dan upaya penghapusan hak tawan karang di Kerajaan Badung oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian filologi, yaitu pemilihan naskah, transliterasi, kemudian penelusuran latar belakang sejarah untuk membahas isi teks naskah. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kerajaan Badung. Upaya penghapusan hak tawan karang kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Badung seutuhnya.
Sanksi Pidana dalam Teks Naskah Undang-Undang Hukum Laut Mahardhika, Kholifatu Nurlaili; Kramadibrata, Dewaki
Manuskripta Vol 10 No 2 (2020): Manuskripta
Publisher : Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33656/manuskripta.v10i2.159

Abstract

This article explains how to apply criminal sanctions in the text of the Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). This study aims to explain the form of regulations contained in the UUHL by looking at the criminal sanctions applied. In addition, this research is expected to provide benefits to overcome marine problems faced today. The research was conducted by means of philology. The analysis is carried out with a legal law approach to see the criminal sanctions contained in the UUHL. Based on the analysis that has been done, it can be seen that in the UUHL that the criminal sanctions imposed on people on board vary not only depending on the type of crime, but also on the subject of criminal law. The application of the UUHL law has certain stratifications. For the same crime, criminal offenders of different positions can receive different sentences. This shows that when the UUHL was implemented, there was no principle of equality of rights in effect. === Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam naskah Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk peraturan yang terkandung dalam UUHL dengan melihat sanksi pidana yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengatasi masalah kelautan yang dihadapi pada masa kini. Penelitian dilakukan dengan cara kerja filologi. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum untuk melihat sanksi pidana yang terdapat dalam UUHL. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa dalam UUHL, sanksi pidana yang dijatuhkan untuk orang-orang di atas kapal berbeda-beda tidak hanya bergantung kepada jenis pidana, tetapi juga kepada subjek hukum pidana. Penerapan hukum UUHL memiliki stratifikasi tertentu. Atas tindak pidana yang sama, pelaku pidana yang berbeda jabatannya dapat menerima hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat UUHL diterapkan, tidak ada azas kesamaan atas hak yang berlaku.
Diplomasi Politik Belanda terhadap Kerajaan Banggai dalam Naskah Perjanjian 113 8/21 Aliyah, Siti; Kramadibrata, Dewaki
Manuskripta Vol 11 No 1 (2021): Manuskripta
Publisher : Masyarakat Pernaskahan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.120

Abstract

This study discusses the manuscript 113 8/21 in the collection of the National Library of Indonesia. This manuscript is a letter of agreement between the Kingdom of Banggai, the Dutch East Indies Government, and Ternate which was made in 1828 AD. Treaty Manuscript 113 8/21 contains 13 articles that regulate all aspects of the life of the Kingdom of Banggai. This study was researched using the literature study method and historical approach. This research was conducted to analyze the forms of political power and diplomacy used by the Dutch East Indies and Ternate Governments toward the life of the Banggai people in the Treaty Manuscript 113 8/21. Based on the analysis, there are three aspects that are controlled by the Dutch East Indies and Ternate Governments: political, legal, and economic aspects. To be able to do this, the Dutch East Indies Government launched a strategy of Coercive Diplomacy and Market Diplomacy. === Penelitian ini membahas naskah dengan kode 113 8/21 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini merupakan surat perjanjian antara Kerajaan Banggai, Pemerintah Belanda, dan Ternate yang dibuat pada tahun 1828 M. Naskah 113 8/21 berisi 13 pasal yang mengatur segala aspek kehidupan Kerajaan Banggai. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan sejarah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk kekuasaan dan diplomasi politik yang digunakan Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap kehidupan masyarakat Banggai yang terdapat dalam Naskah Perjanjian 113 8/21. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap naskah perjanjian 113 8/21, terdapat tiga aspek yang dikuasai Belanda dan Ternate terhadap Kerajaan Benggai, yaitu aspek politik, hukum, dan ekonomi. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Pemerintah Belanda melancarkan strategi Coercive Diplomacy dan Market Diplomacy.
Co-Authors Lestari, Khopipah Indah Mahardhika, Kholifatu Nurlaili Siti Aliyah