Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sampah Terbuka (Open Dumping) Hasanah Sudrajat, Nuraini; Anna Marpaung, Lintje
Jurnal Syntax Fusion Vol 2 No 03 (2022): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v2i03.177

Abstract

Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemda Kota Bandar Lampung memberi perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (Open Dumping) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Faktor penghambat Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.
Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Mobil Yang Dilakukan Debitur Terhadap PT. BANK PAN INDONESIA TBK (Studi Putusan Nomor 16/ Pdt.G/2022/PN.Tjk) Hidayat, Rian Taufik; Anna Marpaung, Lintje
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 7 No. 2 (2024): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v7i2.11516

Abstract

This article seeks to examine the mechanism for settlement of default cases on car loan agreements and the judge's considerations in deciding a default case on a car loan agreement carried out by a debtor against PT. Bank PAN Indonesia based on Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN.Tjk. The dialogue approach in this research is Juridical Normative, that is, an approach through library research (Library Research), or document study by examining and studying the rules or norms, rules, applicable legislation, and literature related to the issues at hand. researched and empirical approach, namely the approach carried out through direct research on research objects in order to collect primary data obtained directly in the field, through observation and interviews with informants related to the problems to be discussed in the research.
Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Saputri, Agil; Anna Marpaung, Lintje; Safitri, Melisa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i02.186

Abstract

Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).