Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Sains
Regy Ineke Ridart
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres Regy Ineke Ridart
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.279 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i04.240

Abstract

Pendidikan anak adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak pendidikan anak tersebut juga termasuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan hanya sebagai Negara transit, tetap saja tetap saja hak pendidikan anak pengungsi perlu dipenuhi begitupun para pengungsi dan pencari suaka anak di eks gedung kodim Kalideres. Setelah hampir 2 tahun berada di tempat penampungan sementara, anak-anak usia sekolah yang berjumlah 40-an orang tersebut tidak diketahui jelas aktivitas pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan anak bagi pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di Eks Gedung Kodim Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data-data melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pendidikan untuk anak-anak yang difasilitasi oleh UNHCR, IOM, pemerintah daerah, LSM, baik pendidikan formal maupun non formal. Sehingga hak pendidikan anak-anak tersebut belum terpenuhi.
Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres Regy Ineke Ridart
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i04.240

Abstract

Pendidikan anak adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak pendidikan anak tersebut juga termasuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan hanya sebagai Negara transit, tetap saja tetap saja hak pendidikan anak pengungsi perlu dipenuhi begitupun para pengungsi dan pencari suaka anak di eks gedung kodim Kalideres. Setelah hampir 2 tahun berada di tempat penampungan sementara, anak-anak usia sekolah yang berjumlah 40-an orang tersebut tidak diketahui jelas aktivitas pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan anak bagi pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di Eks Gedung Kodim Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data-data melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pendidikan untuk anak-anak yang difasilitasi oleh UNHCR, IOM, pemerintah daerah, LSM, baik pendidikan formal maupun non formal. Sehingga hak pendidikan anak-anak tersebut belum terpenuhi.
Co-Authors