This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fatwa Hukum
NIM. A1011161267, MUHAMMAD HATAMI
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KAJIAN TERHADAP KAWASAN PUSAT EKONOMI RAMAH LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG) NIM. A1011161267, MUHAMMAD HATAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kawasan perbatasan yang ada di Indonesia, mobilitas keluar masuknya aktivitas manusia padat di kawasan perbatasan ini. Dari hal tersebut tentunya disana terdapat kawasan pusat ekonomi sebagai tempat Masyarakat dalam menggapai setiap kebutuhan dan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan- pembangunan di berbagai bidang seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, kawasan pasar modern, dan pasar tradisional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitas penduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Bagian Penataan Daerah dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau serta Masyarakat yang tingggal di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong.Konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong belum sepenuhnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam tujuan dan syarat dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Perlu adanya peningkatan dan peran pemerintah yang lebih signifikan dalam mengawasi pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan ini.Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Bagian Penataan Daerah dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong terkait peraturan mengenai pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan ini.Kata kunci : Kawasan Pusat Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, Wilayah Perbatasan