Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan Adrian Faridhi
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i2.1202

Abstract

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk menyederhanakan kewenangan yang sama pada organ yang sama, hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian ini. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, berupa UUD Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung, namun pasca Amandemen UUD Tahun 1945, baru memberikan kewenangan menguji kepada Mahkamah Konstitusi selain yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung, perkembangan perundang-undangan yang menguraikan perjalanan kewenangan menguji, dimulai dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung hingga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapati berupa Pengujian peraturan perundang-undangan jika dilakukan pada satu lembaga (satu atap) akan membawa berbagai implikasi hukum, hal ini baru dapat terjadi jika ada political will negara untuk mengamandemen UUD Tahun 1945 dan upaya untuk menyederhanakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian.
IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF SOUND LETTERS IN THE GENERAL ELECTION OF 2019 IN RIAU PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS Adrian Faridhi; Sudi Fahmi; Tatang Suprayoga
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.474 KB) | DOI: 10.25105/prio.v8i1.14977

Abstract

General Election is a democratic party that involves all citizens to participate in the formation of leaders, but citizen involvement is limited by the electoral mechanism, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates the implementation of the 2019 elections, regulations governing the provision of ballots only 2 (two) % of Permanent Voter List (DPT) for each polling station. However, the large voter participation resulted in a shortage of ballots during the election. The research methodology used is in the form of sociological juridical research in this research area in Riau Province using primary data. The results of this study include: there is a shortage of ballots, due to the large number of voters participating in the election, but not registered in the DPT or DPTb, many voters who come only use electronic ID cards or other identities, these voters who have a shortage of ballots and cannot vote , and a solution that addresses the problem of increasing socialization so that voters participate in the election so that they do not lose their right to vote.