<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim, di mana pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat atau kondisi tertentu. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana hal ini tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas jaksa salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Penelitian ini menerapkan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal pengawasan pidana bersyarat peran Jaksa amatlah diperlukan, mengingat wewenang tersebut tidak saja sebagai atribusi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian pada hakikatnya wewenang tersebut secara tidak langsung juga melekat pada fungsi dan tugas pokok Jaksa sebagai Penuntut Umum. Artikel ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya peran langsung dari Jaksa dalam hal pengawasan pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat potensi penyalahgunaan hak bersyarat tersebut tinggi, akan tetapi dengan adanya peran Jaksa diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dijatuhi Putusan Pidana Bersyarat.]]>
